TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia adalah kejadian yang mencoreng wajah bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Humaidi kepada wartawan disela-sela pengobatan gratis KMI bersama Jamkrindo dan Jasa Raharja di Sekretariat KMI di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (29/11/2015).

"Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan Setya Novanto, kasus yang melibatkan wakil rakyat ini merupakan tamparan bagi masyarkat Indonesia," katanya.

KMI berharap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan agar mampu memainkan perannya menguak misteri kasus yang melibatkan pihak asing tersebut.

"Kita percayakan saja pada MKD yang akan menggelar sidang ini secara terbuka," katanya.

Menurut Edi, kalau perlu MKD bisa menghadirkan Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang yang di jadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Senin (30/11/2015) besok, untuk dimintai keterangan terkait rekaman percakapan antara Setya Novanto dan pihak Freeport yang beredar luas di masyarakat.

"Kalau perlu presiden dan wakilnya datang ke MKD karena namanya disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan yang beredar," katanya.

Dia juga menambahkan, jika isu suap Rp 20 Miliar yang ditujukan pada Wakil Ketua MKD Junirmart Girsang memang benar adanya, maka teka-teki kasus perpanjangan kontrak PT Freeport ini terjawab dengan sendirinya.

"Kalo memang benar ada suap, berarti yang ada dalam rekaman itu benar adanya," katanya.

Peduli Sesama

Kaukus Muda Indonesia (KMI) bekerjasama dengan Jasa Raharja dan Jamkrindo mengadakan pengobatan gratis bagi warga kurang mampu.

"Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada warga sekitar kita," ujar Ketua KMI Edi Humaidi.

Menurut Edi Humaidi pengobatan gratis yang mendatangkan tenaga medis dari RA Yarsi ini sangat dinanti oleh warga sekitar.

Antusias warga terbukti sejak pukul 8.00 WIB sudah berada di kantor sekretariat KMI untuk berobat.