TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan tetap tidak ingin menanggapi perihal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam negosisasi kontrak karya Freeport.

Baru-baru ini, beredar transkrip negosiasi tersebut lengkap berdurasi 1 jam 27 menit.

Dalam transkrip itu, disebut-sebut ada yang menyebut Presiden Jokowi keras kepala.

Menanggapi itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan pihaknya tetap menyerahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR).

"Karena kami sudah bersepakat, MKD sebagai insitutsi untuk menyelesaikan masalah ini karena menyangkut nama-nama yang disebut dalam rekaman itu. Maka dipersilakan MKD menyelesaikan," ujar Pramono di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Pramono mengaku dirinya sudah mendengar rekaman tersebut.

Ia pun mengetahui adanya pembicaraan itu.

Namun, Pramono mengatakan pihaknya kembali mempercayakan semuanya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Presiden berulang kali menyampaikan berilah kesempatan pada MKD untuk bekerja sebaik mungkin. jangan ada intervensi dan apapun yang dihasilkan MKD publik akan sangat menuggu itu," ucap Pramono.