TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyebutkan pendapat sejumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sidang yang telah berlangsung selama dua hari ini terbilang aneh.

Hal tersebut dia simpulkan setelah mendengar pendapat beberapa anggota MKD yang menyatakan perbuatan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin sebagai tindakan kejahatan.

"Aneh kalau dikatakan tindakan Maroef Sjamsoedin merekam pembicaraan sebagai kejahatan. Contohnya rekam perbuatan aparat yang tidak pantas itu kan bagus," kata Ikrar Nusa Bhakti dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Selain itu adanya anggota MKD yang mempertanyakan keaslian rekaman pembicaraan dari Maroef, karena tidak menghadirkan ponsel miliknya.

"Padahal yang penting itu software-nya (rekamannya)," kata Ikrar.

Pengamat politik ini juga meminta masyarakat agar terus mengawal sidang yang mempertimbangkan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

"Jangan sampai MKD masuk angin karena saya lihat pada hari pertama ada 10 anggota yang minta rekaman dibuka. Hari selanjutnya malah pertanyakan motif Maroef merekam," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (16/11/2015).

Pelaporan itu dilakukan karena Sudirman mengetahui Setya mencatut nama presiden dan wakil presiden saat bertemu Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dari sebuah rekaman pembicaraan.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPR meminta sejumlah saham guna memuluskan negosiasi perpanjangan kontrak karya pengelolaan wilayah Tembagapura, Papua oleh perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu.