Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI soal rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Maroef Syamsuddin dan Riza Chalid yang terjadi pada bulan Juni tapi baru di laporkan ke MKD pada bulan November 2015 menimbulkan tanda tanya besar.

Padahal, pembicaraan ketiga orang itu berlangsung pada bulan Juni 2015.

Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Muhamad Adnan mengatakan, agresifnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyikapi laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD tersebut terkesan mengarahkan Sudirman dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga patut dicurigai ada motif tertentu.

"Ini ada udang dibalik batu, bahkan gilanya lagi Jaksa Agung Prasetyo yang juga kader NasDem ujug-ujug mau menyelidiki perkara dengan bukti rekaman ilegal yang melanggar UU," kata Adnan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Menurutnya, dari tindak-tanduk tiga tokoh ini bukanlah tidak mungkin jika telah terjadi pemufakatan untuk mengkriminalisasi pimpinan DPR. Karena patut diduga kuat beredarnya rekaman percakapan antara JK yang saat itu berada di Malaysia menelepon SS sesaat setelah melaporkan SN ke MKD.

"Dan kabar yang beredar, JK menelepon Jaksa Agung agar menindaklanjuti laporan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh SN," ujarnya.

Dari uraian di atas, kata Adnan, patut diduga munculnya freeport gate yang dituduhkan ini tidak menutup kemungkinan adanya grand desain atau konspirasi untuk mengkriminalisasi Setya Novanto.

"Kalau sekelas Ketua DPR saja bisa diperlakukan begitu, bagaimana dengan rakyat biasa. Sangat mengkhawatirkan kelangsungan kehidupan bernegara," katanya.