Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Luhut: Soal Perpanjangan Kontrak Freeport Saya Bekerja Sesuai Petunjuk Presiden

Luhut juga mengaku berpegang teguh pada lima prinsip soal PT Freeport Indonesia (PTFI)

Penulis: Srihandriatmo Malau
zoom-in Luhut: Soal Perpanjangan Kontrak Freeport Saya Bekerja Sesuai Petunjuk Presiden
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan berjalan menuju ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015). Luhut Binsar Panjaitan memenuhi panggilan MKD sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengaku terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) dirinya bekerja selalu berdasarkan petunjuk dari Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo kata Luhut pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) baru akan dimulai pada tahun 2019 mendatang.

"Petunjuk bapak presiden kepada saya yakni harus merujuk pada aturan yang sudah ada. Sampai detik ini presiden masih konsisten pembicaraan Freeport pada tahun 2019," ujar Luhut di hadapan majelis sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (14/12/2015).

Luhut juga mengaku berpegang teguh pada lima prinsip soal PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pertama, berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku.

Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberi kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada.

Ketiga, lanjut mantan Kepala Staf Kepresidenan itu, izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang berada.

Berita Rekomendasi

Keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Terakhir, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing," ujar Luhut.

Berdasar lima prinsip itu, Luhut mendukung syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam perihal perpanjangan kontrak Freeport.

"Lima syarat itu, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan," imbuhnya.

Apalagi lanjut Luhut, tahun 2021 mendatang Freeport akan menjadi milik pemerintah jika tidak diperpanjang kontrak karyanya.

"Kenapa kita harus beli saham itu. karena tahun 2021 itu sudah milik Indonesia kalau tidak diperpanjangan. Itu kajian bebas kita. Kenapa kita harus bayar mahal-mahal kalau itu nanti jadi milik kita?" ujarnya.

Dia jelaskan, kala ia menjabat Kepala Staf Kepresidenan, tim Kantor Staf kepresidenan menilai pemerintah tak perlu merogoh kocek besar untuk membeli divestasi saham Freeport.

"Pemahaman kami, pertama mengapa kita harus bayar, toh itu nanti milik kita," katanya.

"Saya terbuka terhadap investasi asing yang dapat membangun ekonomi indonesia, tetapi investasi harus tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku,"kata Luhut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas