TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan, tidak dilibatkannya RJ Lino sebagai tuan rumah di Pelindo II adalah sinyal jelas untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo dan rombongan, akhir pekan lalu, menyambut kedatangan kapal pengangkut ternak buatan dalam negeri di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Ironisnya, kedatangan kepala negara dan rombongan ke atas kapal KM Camara Nusantara 1 itu tidak melibatkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino. Padahal RJ Lino adalah tuan rumah di sana.

Menurut Adhie, Presiden Jokowi bukan tipe pemimpin yang mudah cuek atau meremehkan orang lain, apalagi setingkat Dirut Pelindo II seperti RJ Lino, yang dalam konteks ini merupakan tuan rumah.

“Jadi kalau faktanya RJ Lino tidak dilibatkan atau dimarjinalkan dalam acara ini, itu sudah merupakan peringatan keras bagi Menteri BUMN untuk segera memberhentikannya,” kata Adhie Massardi di Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, ini pasti bukan kecelakaan protokoler, sebab lazim dalam persiapan kunjungan Presiden, siapa saja yang diundang, siapa yang jadi tuan rumah, pasti akan dicek berulang-ulang.

“Jadi ketidakberadaan RJ Lino dalam acara ini sudah merupakan bagian dari acara Kepresidenan. Sebagai orang yang pernah berada di ring satu presiden, saya paham betul soal signal ini,” katanya.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita pun meminta Menteri BUMN segera menggantikan RJ Lino di tahun 2015 ini agar kasusnya tidak berlarut sampai 2016.

Apalagi kasus PT Pelindo II di Bareskrim Mabes Polri terus berlanjut sampai saat ini dan Lino sudah diperiksa berkali-kali bahkan sudah digrebek.

Pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN harus segera mengganti Lino di tahun 2015 agar tidak berlarut sampai 2016. Dengan kasus "Papa Minta Saham" membuat kasus Pelindo II tenggelam.

“Kami harapkan pansus segera memberikan hasilnya mengenai Pelindo II. Kasus yang lebih besar dari JICT yaitu New Priok harus segera dibuka dan jangan sampai kasus Pelindo II ditutup sebagai kompromi politik yang sekarang lagi gaduh,” katanya.

Sementara, Pansus Pelindo II DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan pelanggaran UU oleh RJ Lino.

Bahkan temuan ini sama dengan keterangan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli di Pansus Pelindo II bahwa sistem di Tanjung Priok tidak masuk akal dan terlihat konyol.

"Jadi Mohon maaf Pelindo mengaku pencetak laba yang paling besar, itu sama sekali enggak betul. Pelindo enggak masuk 20 paling tinggi di BUMN, kalah Rp 590 miliar dengan KAI, dengan Pegadaian 1,8 triliun. Kok bisa sesumbar yang paling besar di Indonesia, ini penipuan paling besar," ujar Rizal Ramli.