TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sependapat dengan Komisi Informasi Publik (KIP) yang menilai Provinsi DKI Jakarta kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.

Pria yang akrab disapa Ahok mempertanyakan, bagaimana cara KIP memberikan penilaiannya kepada setiap Provinsi, hingga Jakarta tidak masuk ke dalam peringkat sepuluh besar pada Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015.

Karena Ahok berpendapat, Ibu Kota negara yang dipimpinnya merupakan kota yang paling terbuka memberikan informasi data kepada publik.

"Sekarang menurut dunia, kita sudah diundang berapa kali ke luar negeri. Provinsi DKI adalah open data paling besar. KIP laporan siapa? Provinsi mana yang open data sebanyak kami?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).

Sementara itu, KIP melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Ke, posisi pertama diperoleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan skor 94,111.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat kedua dengan skor 88,639. Peringkat ketiga diisi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 81,188.

DKI Jakarta, sebagai Ibukota justru tidak masuk di dalam 10 besar keterbukaan informasi badan publik Pemerintah Provinsi. Mengenai Jakarta yang tidak mendapat penghargaan, Ahok tak terlalu ambil pusing.

"Saya mah enggak penting penghargaan. Yang penting warga Jakarta bisa buka semua (data)," katanya.