TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Epyardi Asda dan Fernita Darwis sepertinya terus berupaya agar tidak terpental dari posisi Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Terbaru, mantan loyalis Djan Faridz ini menyambangi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly pada Senin (14/12/2015).

Kedatangan dua politisi tersebut diduga kuat untuk mengamankan namanya tetap tercantum sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz.

Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, Epyardi Asda dan Fernita datang sekitar pukul 12.45 WIB menggunakan satu mobil didampingi salah seorang staf. Sekitar satu jam, mereka berdua berada di ruangan menteri, dan pada pukul 13.49 WIB keluar meninggalkan Kemenkumham dengan kendaraan berbeda. Kedatangan mereka sesuai dengan jadwal Menkumham pada pukul 13.00 WIB menerima PPP. Namun, baik Epyardi maupun Fernita mengelak telah bertemu Menkumham.

Saat dikonfirmasi kemarin petang, Epyardi memberi sinyal sedang di daerah. “Saya sekarang lagi di Pilkada, lagi Pilkada kebetulan yang saya dukung itu menang di Kabupaten Solok dan Kota Solok,” kata Epyardi.

Meski demikian, politikus asal Sumatera Barat ini menegaskan bahwa perubahan struktur kepengurusan kubu Djan Faridz merupakan percobaan untuk membuang orang, meskipun melanggar aturan organisasi. Bahkan, Epyardi melihat ada upaya sistematis untuk menjauhkan dirinya dari pusaran inti PPP.

“Mereka nggak ngerti organisasi, Mereka pikir, mereka bisa merubah hasil Muktamar,nah saya prihatin dengan tingkat pengetahuan orang ini, dia hanya mengedepankan emosi,” ujar Epyardi yang diposisikan sebagai Ketua Majelis Pakar PPP tersebut.

Bahkan, dia kembali mengingatkan bahwa namanya seharusnya tetap menjadi wakil ketua umum langsung di bawah Djan Faridz. Epyardi juga membenarkan, bahwa dirinya sempat diusulkan akan diganti oleh Herman Agustiawan (suaminya Karen Agustiawan, mantan Dirut Pertamina, red) dan Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK/politikus PBB). Sementara, Fernita Darwis digantikan oleh Asmawati Marzuki Alie.

“Kalaupun tidak sekarang, jika nanti SK Menkumham keluar, mereka akan memecat saya. Ada niat dari Pak Djan Faridz, Dimyati dan Habil untuk membuang kami karena kami ini lebih dekat dengan wilayah,” tegasnya.

Dia pun kembali mengungkit jasa politiknya saat menggalang Muktamar Jakarta. Dia mengklaim bersama Fernita dan Lulung berkorban tenaga, fikiran dan uang untuk menyukseskan Muktamar Jakarta. Sementara, Dimyati Natakusumah, Habil Marati dan Humphrey Djemat tidak berkeringat.

“Perlu saya ingatkan Dimyati tidak ada keringat sedikit pun, Habil tidak ada keringat sedikit pun, Humprey tidak ada kaitannya dan dia bukan orang politik tidak tahu apa-apa dengan PPP,” urainya mengingatkan.
Bahkan, lanjut Epyardi, kedatangan Habil Marati baru belakangan dan tidak ikut berdarah-darah. Makanya, anggota Komisi V DPR ini mengaku kaget ketika Habil Marati tiba-tiba diplot sebagai Wakil Ketua Umum. “Wakil Ketua Umum, dia itu dimasukkin aja, dia datang di saat akhir aja, dia tidak ikut berdarah-darah Habil ini. Jadi yang berdarah-darah, yang paling tanggung resiko adalah saya, satu-satunya anggota DPR-RI yang memimpin sidang waktu Muktamar maupun Pra Muktamar, itu saya,” tegas dia.