TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Abu Rizal Bakrie (ARB) saat menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi partai Golkar dinilai sebagai keputusan politik yang sangat buruk. Hal ini ditenggarai bisa mengganggu kinerja partai Golkar di DPR.

"Penunjukan Setnov (Setya Novanto) sebagai ketua fraksi partai Golkar oleh ARB tidak memberikan sinyal yang kuat untuk adanya politik yang berprinsip," ujar Ketua Populi Center, Nico Harjanto Sabtu (19/12/2015).

Menurut Nico, Setya Novanto sudah melakukan pelanggaran etika yang tidak bisa dimaafkan.

Maka, penunjukannya sebagai ketua fraksi partai Golkar akan memberi contoh buruk pada praktik perpolitikan di Indonesia.

"Ini memberikan kesan, bayangkan jika Setya saja yang sudah melakukan pelanggaran etika berat masih bisa dimaafkan dan diberikan posisi, nanti di bawah-bawah akan berfikir 'tidak apa-apa kalau melanggar etika'," ujar Nico.

Selain itu, Nico melihat selaku, ARB lebih mementingkan "kroni politiknya" daripada menyelamatkan partai Golkar secara menyeluruh. Karena, menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi malah akan membuat Golkar kelabakan di kemudian hari.

Menurut dia, Setya Novanto tidak akan bisa menjadi ketua fraksi yang optimal. Pasalnya, akan muncul gejolak dalam partai golkar yang semakin kuat dan akan menganggu kepemimpinannya.

Gejolak tersebut, kata Nico, akan muncul dari politisi di Golkar yang masih memiliki idealisme dan komitmen untuk berpolitik secara etis.

"Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin ketua fraksi yang pernah mengalami degradasi karir politik sekaligus dinyatakan pernah melakukan pelanggaran berat bahkan oleh koleganya sendiri," ujar Nico.

Selain itu, potensi masalah hukum yang bisa menjerat Setya Novanto akan membayang-bayangi partai Golkar. Dampaknya di DPR kinerja Golkar tidak akan maksimal.

"Karena proses penyelidikan (pada Setya Novanto) kejaksaan agung berjalan terus. Hal ini menunjukan keputusan ARB adalah keputusan buruk dan mengancam partai Golkar," ujar dia.

Penulis : Ramanda Jahansyahtono