Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kinerja menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla berlatarbelakang nonparpol dinilai publik lebih baik daripada yang berasal dari partai politik.

Survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) menunjukkan, latar belakang anggota Kabinet Kerja tidak banyak memengaruhi tingkat keberhasilan seorang menteri.

Kepuasan publik terkait kinerja menteri Jokowi-JK selama setahun ini justru diraih menteri yang berasal dari parpol.

"Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak ada perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan nonparpol? Publik tidak mempersoalkan soal latar belakang itu. Latar belakang tak penting bagi publik, yang penting menteri bekerja," ujar peneliti Polcomm Institute Afdal Makkuraga Putra saat dihubungi wartawan, Senin (21/12/2015).

Afdal mengungkapkan selama ini publik memberi penilaian terhadap program kementerian yang dirasakan langsung atau bermanfaat bagi pembangunan.

"Salah satu pertanyaan dari kami soal program yang dirasakan langsung oleh rakyat atau yang bermanfaat bagi publik. Seperti berkaitan dengan pembangunan. Di sini yang menonjol hasilnya adalah Menteri Desa PDT dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama," ujarnya.

Ia mengungkapkan tingginya kepuasan publik terhadap Marwan Jafar karena programnya dirasakan manfaatnya langsung bagi pembangunan seperti visi misi Jokowi-JK.

"Begitu juga juga dengan Menteri PU Basuki Hadimuljono. Karena itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan Menpan Yuddy Chrisnandi meski berasal dari parpol justru mendapat penilaian buruk. Pasalnya, lanjut dia, program yang dikerjakan tidak dirasakan langsung oleh publik. "Kinerja Menpan tidak dirasakan langsung oleh rakyat," tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan penyebab menteri nonparpol kurang mendapat respon positif dari publik karena dinilai terlalu banyak bikin gaduh.

Selain miskoordinasi dengan menteri koodinatornya, menteri di bidang ekonomi belum menunjukkan hasil yang cukup baik dalam kinerjanya.

"Menteri di sektor ekonomi ini kenapa buruk karena tidak ada perubahan yang dalam perbaikan ekonomi. Justru perekonomian kita ini tambah merosot. Ini butuh penanganan serius," katanya.

Diketahui, Polcomm Institute merilis hasil surveinya Minggu 20 Desember. Hasil survei Polcomm Institute, saat ditanyakan mengenai perbedaan kinerja menteri berdasarkan latar belakang parpol atau nonparpol, sebanyak 49,8 persen responden menyatakan tidak ada perbedaan. Sebanyak 50,2 persen menyatakan ada perbedaan.

Saat ditanyakan mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri, sebanyak 22,6 persen responden memilih Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Marwan Jafar berasal dari PKB sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menempati posisi kedua, dengan 16,0 persen responden. Lalu di peringkat ketiga ditempati Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dengan pilihan 8,6 persen responden.

Polcomm Institute melakukan wawancara terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015. Metode penelitian tersebut menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 3,1 persen. ‎