Tjahjo Optimistis Pilkada Susulan Digelar Pekan Pertama Januari 2016
Lima daerah yang pilkadanya terpaksa ditunda adalah Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Simalungun
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengaku yakin, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di lima wilayah yang tertunda, dapat dilaksanakan pada pekan pertama Januari 2016.
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, RI, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sesuai peraturannya, pilkada yang pelaksanaannya tertunda, dapat digelar kembali setelah 21 hari dari tanggal pelaksanaannya pada 9 Desember.
"Berarti kan tanggal 29 Desember (pelaksanannya). Tapi terpotong libur natal dan tahun baru, ya berarti (pelaksanannya) Minggu pertama Januari," ujarnya.
Lima daerah yang pilkadanya terpaksa ditunda adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Simalungun.
Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak tengah pelaksanaan Pilkadanya terganggu karena masih menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Sementara tiga daerah lainnya belum mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Menurut Tjahjo Kumolo, untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada susulan di lima wilayah tersebut, pemerintah mengalami kendala di wilayah Kalimantan Tengah. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kalimantan Tengah yang luas, menbutuhkan waktu untuk mendistribusikan surat dan kotak suara.
Sementara untuk permasalahan hukum, kata dia pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Karena lembaga seperti MA dan PTTUN tidak bisa diintervensi. Ia berharap para pejabat di kedua lembaga tersebut sadar atas apa yang terjadi, sehingga keputusan hukum dapat dikeluarkan sesegera mungkin.
"Harapan kami sebelum minggu pertama Januari selesai semua. Kalau terlewat, nanti terganggu pelantikan bersama serentaknya," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.