Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Politikus Demokrat: Mundurnya Dirjen Hubdar Harus Dicontoh Pejabat Lain

Sikap Djoko Sasono tersebut harus menjadi contoh untuk pejabat lainnya di Indonesia

Politikus Demokrat: Mundurnya Dirjen Hubdar Harus Dicontoh Pejabat Lain
KOMPAS/COM
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal mengatasi kemacetan parah saat liburan panjang Natal beberapa waktu lalu.

Sikap Djoko Sasono tersebut harus menjadi contoh untuk pejabat lainnya di Indonesia agar selalu bekerja dengan baik setiap saat.

"Ini juga harus menjadi contoh pejabat lainnya harus memberikan terbaik dalam setiap saat dan jangan membuat remeh," ujar Politikus Partai Demokrat Umar Arsal dalam pernyataannya, Minggu(27/12/2015).

Umar mengatakan mundurnya Dirjen Perhubungan Darat dengan alasan gagal mengatasi kemacetan kemarin adalah sebagai cambuk pemerintah.

Dirinya juga salut dan menyambut baik rasa tanggung jawab atas yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat mundur dari jabatannya.

"Sebuah tanggung jawab yang dilakukan Pak Dirjen, karena tidak dapat mengatasi kemacetan kemarin," katanya.

Dengan adanya kejadian tersebut dan mundurnya Dirjen Perhubungan Darat, lanjut Umar pemerintah harus lebih teliti dan sigap dalam menghadapi berbagai hal.

Sehingga tidak menjadi preseden buruk transportasi di Indonesia.

"Dalam arti Kementerian Perhubungan gagal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus jadi koreksi dan pelajaran menjadi lebih baik ke depannya," ujar Umar.

Anggota Komisi V DPR ini menjelaskan kemacetan parah pada beberapa waktu lalu merupakan bentuk kelengahan dari pemerintah.

Sehingga kata Umar wajar apabila masyarakat pengguna jalan raya merasa kecewa atas kinerja pemerintah yang dirasa tidak maksimal.

"Sepertinya pemerintah kecolongan dan lengah dalam mengatasi liburan panjang jelang Natal dan menyambut Tahun Baru 2016. Seharusnya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengantisipasi segala sesuatunya yang akan terjadi baik personel, pengaturan jalan, dan titik-titik wilayah rawan macet dan kerusakan jalan-jalan yang sering dilalui,"ujarnya.

Ikuti kami di
Add Friend
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas