TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, meski anggaran dana desa pada 2015 telah mencapai target. Tapi masih banyak sasaran yang belum tercapai.

Pemerintah pusat mendorong pembangunan pedesaan di Indonesia dengan mengucurkan dana desa. Namun Tjahjo mengakui, penggunaan dana desa masih belum tepat sasaran.

"Evaluasi akan kita lakukan bersama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan karena banyak sasarannya yang belum tercapai," ujar Tjahjo seusai menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Tjahjo menambahkan, arahan Presiden Joko Widodo terkait program padat karya menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga belum dilaksanakan dengan baik di daerah.

"Ke depan, perencanaan Kementerian Desa akan lebih fokus," imbuhnya.

Selain itu, ujar Tjahjo, dari sisi Kementerian Dalam Negeri akan menatar perangkat desa, manajemen, pengelolaan keuangan, pembangunan, serta konektivitas antar desa dan antar kecamatan dengan baik.

Nantinya, seorang kepala desa tidak akan bergantung kepada pendamping karena harus bisa melibatkan masyarakat.

"Padat karya jangan diborongkan, membangun jalan jangan di pasir, tapi di desa itu, saya kira ini yang ke depan. karena mencapai dua kali lipat," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap pada 2016 penggunaan dana desa diarahkan betul pada sektor yang memberikan produktivitas untuk desa.

Presiden Jokowi memisalkan dana desa bisa digunakan pembangunan irigasi sehingga mendorong peningkatan produksi panen.

Jalan desa dikuatkan untuk memfasilitasi transpotasi hasil panen, "Tahun kedua ini harus sudah tepat sasaran, harus tepat guna. Jangan sampai luput dari sasaran,” ujar Presiden.

Presiden menggarisbawahi bahwa prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang swakelola.