TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat yang juga peneliti itama The Jokowi Institute Amir Hamzah meyakini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, akan dilengserkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, indikasi itu terungkap saat Jokowi mengeluhkan kinerja Menteri yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut dihadapan ratusan Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pekan lalu.

"Ultimatum Presiden kepada Menteri Ferry bukan main-main. Apalagi, hal itu disampaikan Jokowi di depan banyak orang. Dalam pertemuan itu, Presiden menyatakan Ferry tidak bisa menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan jalan yang menghubungkan Wamena-Merauke," katanya, dalam pernyataannya, Selasa (29/12/2015).

Amir menambahkan, Presiden bukan hanya mengkritik sisi kegagalan Ferry menata Kementeriannya. Namun sekaligus, sinyal ingin melepaskan pembantunya dari partai NasDem yang dirundung masalah.

Selain menilai Ferry secara lugas, kemungkinan lain Jaksa Agung HM Prasetyo juga akan didepak Presiden Jokowi."Dua orang pentolan NasDem dijajaran Kabinet Kerja itu kerap mendapat kritik secara terbuka dari publik," katanya.

Meski dalam Pilpres lalu NasDem berposisi sebagai partai pengusung Presiden Jokowi-Wapres JK. Namun, Jokowi sudah tidak memperhitungkan hal itu lagi.

"Jokowi ingin terus bersih. Dia tidak mau terkotori kader partai yang membebaninya ditengah jalan. Jangankan Ferry, Tedjo Edhy Purdijatno yang lebih memiliki posisi kuat di NasDem saja didepak Jokowi dari kursi Menkopolhukam kok," tegas Amir.

Padahal menurut Amir, itu terjadi hanya karena pernyataan-pernyataan Tedjo yang bombastis di publik.

"Hal tersebut membuktikan bahwa Jokowi juga tidak segan-segan membersihan kader NasDem, seperti Ferry, Siti Nurbaya Bakar atau HM Prasetyo," jelasnya.

Selain itu, kader NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar juga kerap dikritisi publik saat kebakaran hutan dan lahan tidak lepas dari pengamatan Jokowi.

Namun Siti masih 'beruntung' karena masih berimbang dengan kinerjanya yang lebih baik dari dua koleganya itu.

"Apalagi bagi Jokowi kegagalan Ferry terkait persoalan kinerja. Kalau Prasetyo karena diduga 'terkontaminasi' pengakuan Gubernur Sumut Gatot Pudjo dan istrinya pada sidang kasus hukum penyuapan majelis Hakim PTUN Medan," ujarnya.

"Serta dikaitkan dalam kasus bekas Sekjend NasDem Patrice Rio Capella di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar doktor hukum itu.

Keseluruhan penilaian Presiden terjadi tidak lepas dari runtuhnya popularitas NasDem pasca bekas Sekjen NasDem Patrice Rio Capela jadi tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

"Belum lagi, OC Kaligis sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari NasDem jadi pesakitan KPK," tambahnya.

Selain faktor itu karena diduga saling seteru antara NasDem dengan partai Presiden Jokowi PDIP. Mereka sudah tidak mesra lagi, sebutnya.

Ia menegaskan, penilaian Presiden Jokowi terhadap Ferry didepan para perangkat desa karena kinerja Menteri ATR/BPN sudah tidak bisa lagi ditoleransi.

Jokowi melihat buruknya kinerja Ferry yang menurutnya, tidak bisa lagi dipertahankan.

"Kami apresiasi peningkatan kemampuan tim kerja Presiden Jokowi dalam menganalisa dan menilai para Menterinya. Itu sudah menunjukkan ke arah yang baik," pungkasnya.