TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan refleksi tahun 2015 dan proyeksi berbagai bidang di tahun 2016 di Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Di bidang politik, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy menyampaikan tren politik dalam negeri pada tahun 2015 diantaranya adalah terciptanya konsolidasi nasional partai politik dalam bentuk permusyawaratannya yang tertinggi, konflik parpol di PPP dan Partai Golkar yang belum selesai, reorientasi partai-partai politik dalam kaitan sikapnya terhadap pemerintah, khususnya PAN dan PKS, menguatnya konsolidasi partai politik pendukung pemerintah dalam bentuk pembubaran sekaligus perubahan KIH menjadi Kerjasama Parpol Pendukung Pemerintah (KP3), masih kuatnya opini publik sebagai pemain di luar sistem dalam mewarnai demokrasi, terbukti dalam kasus #papamintasaham yang berakhir sesuai harapan publik.

"Dan masih lemahnya peran legislasi DPR vis a vis menguatnya parlemen digital seiring dengan semakin tersebarnya penggunaan media sosial serta berhasilnya pilkada serentak secara prosedural, namun setengah berhasil secara substansial," kata Romi sapaan akrab Romahurmuziy.

Sementara untuk tahun 2016, Romi mengatakan pada tahun 2016 diperkirakan akan terjadi tren politik berupa konsolidasi regional partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tuntasnya konflik di tubuh PPP dan PG, baik melalui jalur hukum atau muktamar/munas bersama, berakhirnya polarisasi politik dengan terbentuknya dukungan yang stabil terhadap pemerintah dari mayoritas parlemen.

"Serta ketegangan di sekitar perubahan kepemimpinan DPR dan menguatnya peran legislasi DPR serta penyempurnaan regulasi di sekitar pilkada langsung," kata Romi.

Di bidang hukum dan HAM, Romi mengatakan tahun 2015 adalah Tahun Miskin Legislasi dan Kebijakan Publik. Dalam Prolegnas 2015 – 2019 DPR dan Pemerintah telah menatapkan untuk menyusun undang-undang, baik amandemen maupun sebagai UU yang baru, sebanyak 162 RUU ditambah sejumlah RUU Kumulatif Terbuka (yang harus dibuat karena dikeluarkannya Perppu, Putusan MK dan Perjanjian Internasional).

"Untuk tahun 2015, seharusnya DPR bersama Pemerintah membahas dan menyelesaikan 37 RUU yang merupakan Prolegnas Prioritas 2015 ditambah RUU-RUU Kumulatif Terbuka.Namun sampai penutupan masa sidang 2015 pada 18 Desember lalu, DPR dan Pemerintah hanya menghasilkan 3 UU yang berasal dari Prolegnas Prioritas 2015, yakni UU Pilkada, UU Pemerintah Daerah dan UU Penjaminan," kata Romi.
Dijelaskan ada 4 isu yang menonjol di 2015 dan proyeksi 2016 pada bidang hukum dan HAM diantaranya ketegangan di seputar nominasi Kapolri, Polri vs KPK serta pemilihan Pimpinan KPK.

"PPP memproyeksikan dan mendorong, 2016 menjadi tahun sinergi penegakan hukum, mengoreksi tahun-tahun penuh eksibisi penegakan hukum dan kompetisi tak sehat penegak hukum dan perlakuan terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat, termasuk anggota PKI pasca tragedi Gerakan 30 September 1965 dan sesudahnya," kata Romi.

Di bidang ekonomi untuk tahun 2016 mendatang, Romi menegaskan bahwa PPP meminta agar BI rate dapat diturunkan di 2016 seiring inflasi yang terkendali untuk mendorong investasi.

"PPP mendorong konsolidasi BUMN secara menyeluruh, termasuk revaluasi aset BUMN terutama perkebunan,untuk terjadinya privatisasi minoritas melalui IPO bertahap seluruh BUMN dalam rangka peningkatanbankability, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan good corporate governance," katanya.

"PPP menilai puncak bonus demografi pada 2017 sampai 2019 harus dimanfaatkan seiring MEA agar produktivitas bangsa ini mencapai puncaknya khususnya di 5 sektor paling prospektif ke depan, yakni: jasa, pertanian, sumber daya alam, kesehatan, serta pendidikan," Romi menambahkan.