TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengkritisi sejumlah menteri yang ia anggap dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Beberapa diantaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Menteri Komunikasi Rudiantara.

"Sofyan Djalil dan Rudiantara bagian dari masalah dalam kabinet Jokowi. Sofyan Djalil harus diganti sebagai Kepala Bappenas," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi dalam pernyataannya, (Kamis, 31/12/2015).

Menurut Uchok, saat Bappenas dipimpin Sofjan Djalil, pembagian tugas dan tanggungjawab tidak berjalan sesuai prosedur. Hal ini dikarenakan menteri lebih percaya kepada orang-orang yang dibawa kemudian diajadikan sebagai staf khusus, daripada pegawai kementerian.

Padahal, kata Ucok, fungsi Bappenas sangat strategis. Bisa atau tidaknya sebuah proyek dan anggaran yang diajukan oleh lembaga negara atau lembaga lain, ditentukan oleh Bappenas.

"Kalau yang menentukan hanya staf bawahan menteri sebagai wamen bayangan, dampaknya sudah jelas. Setiap proyek yang direncanakan akan lambat," kata Ucok.

"Dan diduga proyek-proyek akan disetujui adalah proyek peoyek yang menguntungkan mereka," tegas Uchok.

Ia berharap, Presiden Jokowi mengganti Sofyan Jalil. Dengan harapan, Bappenas normal seperti sediakala.

"Walaupun Sofyan Djalil ini orang JK, tetap harus dicopot biar sedikit demi sedekit kekuasaan JK kendor," tegas Uchok.

Sejak beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet. Mengganti para menteri yang dinilai tak lebih baik dari menteri sebelumnya.

Ucok mendengar, Menteri Bappenas Sofyan Djalil, termasuk yang akan diganti. Sofyan dianggap tak memahami orientasi untuk mewujudkan janji-janji Jokowi.

Ia mengungkap, di internal Bappenas, sebagian tugas diserahkan kepada asisten-asisten pribadi yang dibawa dari luar seperti Lin Chen Wei dan Loso Judijanto, yang kemudian dikenal sebagai "Wamen Bappenas."

Pengambilan keputusan di Kementrian Bappenas menjadi lambat karena Sofyan Djalil tidak berani mengambil resiko. Kemudan, proses pengambilan keputusan dibiarkan bertingkat para eselon 1 dan 2.

Jadwal kerja menteri dibuat tertutup untuk diketahui oleh pejabat eselon 1 dan eselon 2. Padahal, kata Ucok, sejak zaman Orde Baru, jadwal menteri Bappenas selalu di-publish untuk diketahui birokrat Bappenas.