Aktivis Nilai Terlalu Dini Bicarakan Calon Kapolri
"Semuanya kembali yang menentukan adalah Presiden selaku pemangku hak preogratif," kata Willy.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari ) 98 menilai terlalu pagi untuk membahas dan menentukan calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti.
Karena alangkah lebih baik hal itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.
"Semuanya kembali yang menentukan adalah Presiden selaku pemangku hak preogratif," kata Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa, di Jakarta, Senin (4/1/2016).
Willy mengakui para calon Perwira Tinggi (Pati) yang dinilai layak untuk maju sebagai pengganti Badrodin memiliki prestasi yang sukses dilapangan sebagai pemelihara kamtibmas, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.
Aktivis 98 itu pun mengapresiasi kinerja Badrodin Haiti selama menjabat sebagai Kapolri dengan predikat yang memuaskan publik. Pasalnya, kata dia, soliditas korps berbaju coklat itu telah terjaga dan kompak.
"Selama ini Badrodin telah sukses. Semua gejolak kegaduhan dapat diredam serta mampu menjalankan intruksi Presiden dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Willya berpendapat ada sejumlah kandidat calon terkuat untuk menduduki Tribrata 1 selain nama Wakapolri Budi Gunawan (BG) yakni Gubernur Akpol Irjen Pol Anas Yusuf, SH dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnivian.
Menurut dia, kedua figur tersebut dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai Kapolri. Pertama, figur mantan Kapolda Jatim Anas Yusuf, Willy melihat eks Wakil Kabareskrim itu mampu menciptakan Satgas anti Korupsi, dan humanis. Sementara itu, mantan Kadensus 88 Tito Karnivian juga dianggap sukses saat dia menjabat sebagai BNPT, Asrena dan Kapolda Papua.
"Keduanya mampu membuat soliditas Polri makin terjaga dan kompak. Kedua figur itu mampu melakukan dengan hati nuraninya sebagai pengabdi, loyal, dan solid pada pimpinan baik internal maupun eksternal," tuturnya.
Masih kata Willy, pemerintahan Jokowi dengan program Nawacita dan revolusi mentalnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badrodin beserta jajarannya. Jadi, kata dia, sangat tidak etis jika memunculkan nama calon Kapolri sebelum Badrodin pensiun.
"Itu masih terlalu pagi dan juga sangat lucu memunculkan nama calon Kapolri. Siapapun tidak ada yang mampu dan sanggup mendikte Presiden Jokowi yang kerap meminimalisir kegaduhan baik persoalan hukum maupun politik," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.