TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandangan dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk parpol mengenai wacana perombakan kabinet sudah banyak dikemukakan.

Menurut pengamat, dua anggota kabinet yang cukup layak untuk diganti atau di-reshuffle adalah Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Indo-Strategi, Andar Nubowo mengemukakan hal itu, Rabu (6/1/2016).

Selain itu menteri yang kinerjanya buruk dan tidak bisa mewujudkan Nawacita atau prgram prioritas Presiden, sudah seharusnya di-reshuffle.

Menurutnya, satu tahun lebih sudah sangat cukup untuk menilai sejauh mana para menteri bekerja sesuai dengan harapan Presiden.

Namun, katanya, reshuffle merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden.

Andar mengatakan sejak awal posisi Jaksa Agung yang dijabat HM Prasetyo memicu kritik, sebab tak dapat dipungkiri, dia berasal dari Parpol dan terkait erat dengan kepentingan parpol.

Kritik terhadap Jaksa Agung berlanjut dengan kecaman, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus Dana Bansos Pemprov Sumut.

“Yang mencolok bahwa ada abuse of power dari Jaksa Agung ketika dengan semangatnya Kejagung ingin mengusut pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, padahal Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sedang meneliti dugaan pelanggaran etikanya,” kata Andar.

Kandidat Doktor di salah satu universitas di Prancis ini menegaskan, langkah sikap Kejagung ini banyak dipertanyakan orang, apalagi ketika Kejagung terus mengejar pengusaha Riza Chalid.

”Apa salahnya Riza Chalid? Dia kan seorang pengusaha dan boleh ketemu siapa saja, kecuali soal etika Ketua DPR.”katanya.

Semangatnya Kejagung mengejar Riza Chalid dan ingin memeriksa Novanto, berbanding terbalik dengan kasus yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima dana 200 juta dari Gubernur Sumut. Kejagung diam saja, seolah ingin menghindar.

Andar pun mengusulkan agar Presiden Jokowi menganti Menteri ESDM dengan menteri yang benar benar bekerja untuk kepentingan negara dan mewujudkan Nawacita.

Selama ini Sudirman Said melakukan sejumlah langkah yang blunder dan membuat Kabinet Kerja terkena dampak buruknya.

Dalam kasus yang dikenal “Papa Minta Saham” misalnya, sesungguhnya substansinya adalah bagaimana upaya Menteri ESDM ingin memperpanjang kontrak PT Freeport tertutupi dengan isu besar pertemuan Ketua DPR, pengusaha dan Dirut Freeport.

Padahal beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, Menteri ESDM sudah membuat surat persetujuan perpanjangan kontrak untuk Freeport.

“Ini yang masyarakat kurang memahami dan hanya tertuju pada Novanto. Jadi, kasus yang diungkap Sudirman Said ke MKD DPR, hanya bagian kecil, dari skenario besar memuluskan jalan bagi perpanjangan kontrak dan Sudirman Said berperan besar,” katanya.

Andar mengingatkan lagi masyarakat bahwa sumber pengaduan yaitu bukti rekaman, didapat Sudirman Said dari Dirut Freeport.

“Nah, ini kan jelas, dia dan Dirut Freeport berada dalam satu kubu,” kata Andar.