TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj satu jalan dengan niat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Tadi sudah beridalog banyak sekali kesamaan visi dan misi. Setelah tidak adanya GBHN nggak jelas arah demokrasi, kebablasan arahnya kemana," kata Aqil usai menerima rombongan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di ruanganya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2015).

Said Aqil hari ini kedatangan tamu, yaitu pengurus DPP PDIP yang bakal menggelar Rakernas I.

Menurut Said, kembalinya GBHN bisa membuat sistem pemerintahan Indonesia semakin tertata.

PDIP memang memiliki program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Termasuk di dalamnya mengembalikan fungsi GBHN dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta amandemen UUD 1945.

"PBNU mendukung gagasan PDIP ingin melihat kembali, mendukung amandemen UUD '45. Kalau mau diamandemen lagi nggak apa-apa. Kan setelah bertahun-tahun baru keliatan. Kami setuju kembalinya GBHN, MPR jadi majelis tinggi negara," katanya.

"Kami menyambut Rakernas PDIP, Insya Allah setuju. Gagasan tadi setuju," dia menambahkan.

Menurutnya, seiring perkembangan zaman, memang banyak UU yang tidak lagi sesuai, termasuk UUD 1945.

"Tadi kami guyon, yang berkuasa di negara kita ini sudah tidak jelas. Kadang yang berkuasa bisa Presiden, bisa KPK, bisa DPR, bisa juga wartawan," kata Aqil.