TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu-satunya jalan terakhir yang bisa ditempuh Partai Golkar untuk menghentikan kisruh kepengurusan adalah melalui gelar musyawarah nasional (Munas) atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). 

Direktur Poltracking Hanta Yuda menilai tidak ada jalan lain karena jalan rekonsiliasi melalui duduk bersama sudah gagal.

"Satu-satunya jalan peta pertarungan turbulensi di internal partai golkar itu jika ingin selesai adakan satu lagi munas. Apakah namanya itu munaslub atau munas," kata Hanta di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Hanta mengingatkan dalam sejarahnya Munas atau Munaslub bisa menyelesaikan persoalan internal di partai berlambang pohon beringin itu.

Sebut saja misalnya ketika Munas tahun 2004 di Bali dimana Jusuf Kalla menang mengalahkan Akbar Tandjung dan Akbar menerima kekalahannnya.

Kemudian pada tahun 2009 Aburizal Bakrie menang mengalahkan Surya Paloh.

Paloh kemudian mendirikan partai baru yakni Partai NasDem.

"Pemilihan ketum baru, yang kalah ya sudah. Selesai persoalan," kata Hanta.

Menurut Hanta, persoalan Golkar saat Munas tahun 2014 adalah ada dua versi yang tidak mau menerima kepengurusan yang lainnya yaitu kubu Aburizal dan Agung Laksono.

"Itu menurut saya perlu ada satu munas Golkar. Harus mengalah semuanya untuk kepentigan Golkar. Badan hukumnya ada tapi kepungurusannya vakum. Itu demi golkar juga," kata dia.

Hanta mengingatkan bahwa jalan damai yang selama ini dilaksanakan Golkar terbukti gagal dan tidak membuahkan hasil.

Kini, kedua kubu masih berseteru walaupun putusan kasasi di Mahkamah Agung menyatakan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil di pengadilan PTUN dan membatalkan hasil putusan PT TUN.