Tribunnews.com, Jakarta - Pengurus PPP hasil Muktamar Bandung memutuskan untuk menggelar Musyawarah Kerja Nasional pada Jumat (15/1/2016).

Mukernas digelar sebagai upaya persiapan digelarnya muktamar rekonsiliasi atau islah untuk menyelesaikan sengketa internal PPP.

"Kami memutuskan, mukernas akan digelar pada Jumat pekan depan untuk memungkinkan membangun komunikasi dengan pihak yang lebih luas," ujar Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, seusai memimpin rapat di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (8/1/2016).

Menurut Romy, panggilannya, para pengurus PPP hasil Muktamar Bandung yang mengikuti rapat malam ini berharap agar para pengurus yang tergabung dalam Muktamar Jakarta ikut serta mendukung muktamar rekonsiliasi.

Waktu selama satu pekan ke depan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Sekretaris Jenderal dan para Wakil Ketua Umum PPP untuk menyatukan kembali kepengurusan yang sempat terpecah.

"Harapam kita, ini dapat direspons positif. Kami menugaskan Waketum dan Sekjen untuk berkomunikasi dengan kubu Djan Faridz," kata Romy.

Rapat harian ini digelar untuk membahas upaya rekonsiliasi PPP atas sengketa kepengurusan yang belum juga berakhir. Hal ini dilakukan karena sampai kini belum ada kepengurusan PPP yang disahkan pemerintah setelah surat keputusan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya oleh Menteri Hukum dan HAM.
(Abba Gabrillin)