TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan peristiwa Teror Thamrin, pemerintah dinilai harus memeriksa seluruh buku pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah tidak dapat melakukan pembiaran atas penerbitan buku yang mendidik generasi muda dengan mengabaikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Pembiaran penerbitan buku pelajaran yang bertentangan dengan Pancasila dapat menghancurkan negara dan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Demikian ditegaskan peneliti dari Sinaksak Center, DR Salman Pasaribu H, Rabu (20/1/2016) melalui rilis yang masuk ke Redaksi Tribunnews.com.

Salman menjelaskan, paham radikalisme di Indonesia sudah masuk ke dunia pendidikan.

Diceritakan bahwa pada tahun 2015 Di Jombang diketemukan buku pelajaran agama yang bertentangan dengan nilai Pancasila karena tidak mengakui keberadaan agama lain dan sekaligus mengajak untuk melakukan tindak kekerasan terhadap penganut agama yang berbeda.

(BACA BERITA TERKAIT: Faham ISIS Masuk di Buku Pelajaran Agama Islam SMA di Jombang)

“Itu bentuk radikalisme yang muncul dalam buku pelajaran sekolah. Dari buku pelajaran tersebut, seharusnya pemerintah dapat menelusuri siapa yang berperan dalam penyusunan buku tersebut dan bagaimana buku itu bisa lolos sensor."

"Radikalisme agama tidak boleh ada di Indonesia karena jelas bertentangan dengan nilai Pancasila,” ujar Salman.

Menurut dosen Pascasarjana ini, radikalisme akan tumbuh subur di suatu negara karena tiga faktor pendukung yakni, kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris.

Radikalisme dalam wujud terorisme, lanjut Salman, tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi.

Radikalisme terjadi di Indonesia, karena banyak kelompok masyarakat di negara ini yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas.

“Radikalisme ataupun terorisme tidak melulu pada masalah agama tetapi dapat berujud dalam berbagai dimensi. Beranggapan sebagai kelompok mayoritas, atau suku mayoritas di suatu daerah juga merupakan bibit radikalisme yang mengancam persatuan Indonesia."

"Konflik horizontal antar suku mayoritas dan minoritas merupakan wujud radikalisme. Jika suku atau kelompok mayoritas gagal mengintegrasikan nasionalisme berbasis pada pluralitas, pada saat itu munculah nasionalisme sempit dan mengarah pada pemerkosaan terhadap sila ketiga dari Pancasila terancam. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok-kelompok agama,” ujarnya.

Radikalisme sebagai paham akan mudah mempengaruhi karakter generasi yang baru tumbuh ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah.

Penyisipan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dapat disebabkan unsure kesengajaan tetapi juga akibat ketidaktelitian dari pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dan penerbitan buku itu.

Anak-anak yang baru tumbuh akan dengan mudah menyerap apa saja yang ditulis dalam buku pelajaran sekolah, baik itu benar ataupun salah.

Dijelaskan lebih lanjut, Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik bangsa lain. Dalam beberapa kasus warganegara Indonesia secara sadar membiarkan dirinya dikuasai oleh ideologi bangsa lain dengan menghancurkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Penghancuran budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan terus berlanjut jika bangsa Indonesia tidak mampu melawan.

Hanya dengan menjunjung tinggi budaya sendiri, Indonesia mampu melawan pengaruh budaya asing yang bersifat menghancurkan tersebut. (*)