Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hormati Kesepakatan, PPP Harap Bambang Soesatyo Pimpin Komisi III DPR Lebih Baik

"Kesepakatan politik yang sampai sekarang masih dipegang oleh fraksi-fraksi di DPR adalah posisi Ketua Komisi III dari Golkar,"

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Hormati Kesepakatan, PPP Harap Bambang Soesatyo Pimpin Komisi III DPR Lebih Baik
TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN
Bambang Soesatyo 

Hormati Kesepakatan, PPP Harap Bambang Bawa Kinerja Komisi III DPR Jadi Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua Komisi III DPR.

Bambang menggantikan posisi Aziz Syamsuddin yang kini duduk sebagai Sekretaris Fraksi Golkar.

Menanggapi penunjukkan tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati siapapun yang ditunjuk Fraksi partai Golkar (FPG) untuk mengisi posisi Ketua Komisi III DPR.

"Kesepakatan politik yang sampai sekarang masih dipegang oleh fraksi-fraksi di DPR adalah posisi Ketua Komisi III dari Golkar," kata Juru Bicara PPP Arsul Sani ketika dikonfirmasi, Jumat (22/1/2016).

Arsul pun mengharapkan Bambang Soesatyo dapat membawa kinerja Komisi III DPR lebih baik lagi.

Berita Rekomendasi

"Apalagi beliau sudah berpengalaman juga sebagai anggota Komisi III DPR," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Bambang mengaku terkejut dengan pergantian tersebut.

Ia menduga pergantian hanya terjadi pada dirinya dan Ahmadi Noor Supit yang turun dari posisi sebagai Ketua Banggar.

Sebab, Bambang mengingatkan agar fraksi menghindari potensi kegaduhan sementara masih ada persoalan diluar parlemen seperti Rapimnas, Munas, Mahkamah Partai, dan Tim Transisi.

"Saya khawatir soliditas kita menjadi terganggu menghadapi tekanan, di luar yang selama ini menekan kita dari kubu Ancol," ujarnya.

Bambang menjelaskan fraksi merupakan kepanjangan DPP Partai.

Pergantian anggota fraksi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) harus sepengetahuan DPP Golkar.

"Ketua fraksi punya kewenangan tapi ada persetujuan dari DPP. Idealnya sebelum merombak persuasif dipanggil. Kalau saya diberitahu di komisi III. Reaksinya kaget mereka tidak diberitahu. Partai bukan milik pribadi tapi bersama. Perombakan besar ini tidak terduga," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas