Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua Komisi VIII Minta Masyarakat Beri Ruang Eks Gafatar Perbaiki Diri

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay meminta masyarakat memberikan ruang dan peluang bagi pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) melakukan perubahan

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ketua Komisi VIII Minta Masyarakat Beri Ruang Eks Gafatar Perbaiki Diri
Tribun Pontianak
Mantan Anggota Gafatar dari Mempawah Mayoritas Warga Solo dan Yogyakarta. FOTO Suasana evakuasi di Mempawah, 18 Januari 2016 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay meminta masyarakat memberikan ruang dan peluang bagi pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) melakukan perubahan dan memperbaiki diri.

Ia berharap seluruh pengikut Gafatar yang ada bisa kembali menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya warga negara lainnya.

Apalagi, ada banyak diantara pengikut gafatar itu yang disinyalir tidak sadar telah terseret pada gerakan dan aktivitas keagamaan yang menyimpang.

"Ini momentum tepat untuk merangkul mereka. Ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembalikan mereka ke keluarganya di daerah asal," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (22/1/2016)

Menyikapi kepulangan pengikut gafatar ini, menurut Saleh, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, masyarakat di daerah asal dihimbau agar menerima mereka kembali dengan tangan terbuka.

Berita Rekomendasi

Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atau melihat mereka sebagai orang lain.

Mereka perlu diajak berbaur kembali dengan masyarakat.

"Mereka itu kan bukan pelaku kriminal. Jangan-jangan mereka ini juga adalah korban. Tidak sadar sudah masuk kelompok yang menyimpang," kata Politikus PAN itu.

Kedua, pemerintah diminta untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan keamanan mereka jika kembali ke daerahnya.

Karena itu, lanjutnya, aparat kepolisian mesti diberitahu data-data mereka secara pasti.

Dengan begitu, pihak kepolisian setempat dapat memantau keberadaan mereka secara regular.

Ketiga, pemerintah dituntut untuk memikirkan agar mereka yang tidak memiliki pekerjaan diberi kesempatan untuk berdikari.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas