TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Tengku Taufiqulhadi menyayangkan kelalaian pemerintah terkait eksistensi organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Seharusnya, Taufiqulhadi mengatakan, sejak awal gerak-gerik pimpinan Gafatar, Ahmad Musadek diawasi oleh pemerintah ketika bebas dari masa hukumannya.

"Apalagi Ahmad Musadek keluar penjara harusnya diikuti kegiatan dia. Keluar sudah bisa masuk ke masyarakat," ujar Taufiqulhadi dalam diskusi membahas eksistensi Gafatar yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Taufiqulhadi mengatakan, jika dari awal pemerintah melakukan pengawasan terhadap Musadek, maka kejadian pengusiran maupun pembakaran yang dilakukan sekelompok orang terhadap mantan pengikut Gafatar di Kalimantan Barat tersebut tidak akan terjadi.

"Kalau dari awal pemerintah jeli tidak perlu terjadi seperti ini. Sekarang lebih besar, jadi konflik sosial. ‎Sekarang konflik horizontal, masyarakat mengusir mereka," ucap Taufiqulhadi.

Diketahui sebelumnya, Musadek divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara pada tahun 2008.

Musadek juga pernah dikabarkan bertobat di hadapan Majelis Ulama Indonesia.