TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kallla selama ini dianggap mengintervensi konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Strategi pemerintah untuk mengintervensi Golkar dinilai berhasil setelah Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz yang awalnya berada pada koalisi oposisi, Koalisi Merah Putih, memutuskan untuk mendukung pemerintah.

"Pemerintah telah berhasil intervensi parpol via Kemenkumham dan sekarang hampir semua sudah ke penguasa. Tulang punggung KMP hancur lebur karena Munas yang mereka buat tak disahkan Kemenkumham," kata pengamat politik Indstrategi Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2016).

Pangi mengatakan, intervensi pemerintah bisa dilihat sejak awal perpecahan di kedua parpol dimulai.

Pemerintah melalui Menkumham langsung mengesahkan PPP hasil Muktamar Surabaya karena Romahurmuziy sebagai ketua umum membawa partainya mendukung pemerintah.

Padahal, saat itu, PPP Djan Faridz belum mengadakan Muktamar.

Sebaliknya, Menkumham tak langsung mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Pemerintah terlebih dahulu menunggu Munas Golkar di Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

"Munas Ancol yang abal-abal dan bodong sekalipun disahkan oleh Kemenkumham, padahal banyak rekomendasi DPD yang bodong dan sepi peserta munasnya," ujar Pangi.

Menurut dia, Aburizal menyadari realitas politik saat ini. Setelah mengubah haluan, akhirnya kubu Aburizal pun mendapatkan dukungan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dari pemerintah.

"Belakangan Aburizal siuman bahwa pemerintah pasti akan mengesahkan kepengurusan Golkar yang bekerja sama dengan pemerintah," ucap dia.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungn diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz usai menghadiri rapimnas tersebut juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Penulis : Ihsanuddin