TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan ketua umum Gafatar, Mahful Muis Tumanurung, dan empat pengurus organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) lainnya dimintai keterangan oleh pihak JAM Intel di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Pertanyaan jaksa di antaranya tentang keyakinan dari organisasi Gafatar dan kaitannya dengan Ahmad Moshaddeq.

"Saya menilai bincang-bincang sudah selesai pagi. Tapi, selanjutnya diminta keterangan, kesannya di-BAP. Dan pertanyaan-pertanyaanya bukan pada organisasi. Tapi, mereka digiring pada soal keyakinan," kata Sudarto, pendamping mantan pengurus Gafatar usai menemani diskusi dengan JAM Intel.

Sudarto menceritakan, pertanyaan jaksa ke lima mantan pengurus Gafatar itu di antaranya mengkonfirmasi buku Gafatar yang berisi pencampuran ajaran agama Yahudi, Kristen dan Islam serta ketidakpercayaan terhadap Hari Kiamat.

Namun, mereka menolak menjawab dan menceritakan tentang maksud dan tujuan materi isi buku tersebut. Mereka hanya menyampaikan bahwa semua tentang Gafatar telah ada di dalam AD/ART dan buku saku organisasi Gafatar. Sebuah buku saku itu pun diserahkan ke jaksa.

Tak puas dengan jawaban pihak mantan pengurus Gafatar, pihak jaksa terus menanyakan tentang keyakinan Gafatar dan kaitan dengan Moshaddeq.

"Tapi, yang dicecar dan digiring bahwa ini mencampuradukkan agama, bahwa ini adalah kelanjutan dari ajaran Moshaddeq. Dan itu yang terus dikejar. Awalnya kami mendampingin, tapi selanjutnya tidak boleh, kita sebagai pendamping disuruh keluar," terangnya.

Diketahui, organisasi Gafatar didirikan sejak 14 Agustus 2011 dan telah dibubarkan oleh pengurusnya pada 13 Agustus 2015 setelah tak juga mengantongi izin dan terdaftar di Kemendagri.

Gafatar disebutkan pihak pemerintah sebagai organisasi turunan dari NII, Alqiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Abraham (Komar) bentukan Ahmad Moshaddeq.

Sebagaimana pengakuan Moshaddeq kepada mantan pembina Gafatar Bibit Samad Rianto, bahwa Moshaddeq menjadi mesias atau rasul atau juru selamat bagi anggota Gafatar.

Namun, pihak Gafatar membantah hal itu dan menyebut organisasinya murni organisasi sosial kemasyarakatan.