Pengamat: Dukungan PAN, Golkar, dan PPP ke Pemerintah Jokowi Patut Dicurigai
Hendri juga menyayangkan langkah PAN, Golkar, dan PPP yang mengubah sikap politik mereka.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peta politik nasional berubah setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat tambahan dukungan partai politik.
Kini, koalisi partai pendukung pemerintah menjadi sangat gemuk.
Kendati demikian, Jokowi diingatkan agar tidak terlena akan banyaknya dukungan partai politik.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai, Jokowi harus tetap kritis akan dukungan yang datang dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Ia yakin dukungan tersebut diberikan bukan karena ketiga partai itu terpikat akan keberhasilan pemerintah.
Hendri mencurigai adanya alasan lain di balik dukungan tiga partai tersebut.
"Tidak melulu soal kursi (kabinet), bisa juga ingin mendapat kemudahan akses dari pemerintah," kata Hendri, di Jakarta Pusat, Sabtu (30/1/2016).
Hendri juga menyayangkan langkah PAN, Golkar, dan PPP yang mengubah sikap politik mereka.
Sebab, Hendri khawatir daya kritis partai oposisi akan melemah setelah PAN, Golkar, dan PPP berbalik arah mendukung pemerintah.
Kini, tinggal Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang tersisa di gerbong oposisi.
Selain itu, kata Hendri, kemampuan Presiden Jokowi dalam mengkonsolidasikan koalisi gendut, belum teruji.
Ditambah lagi masuknya Golkar yang dianggap akan memicu reaksi PDI Perjuangan.
"Koalisinya (partai pendukung Jokowi) sudah gendut luar biasa. Bagaimana Pak Jokowi bisa mengatur? Sekarang saja tertatih-tatih," ujar Hendri.
Pendukung Jokowi yang semula hanya diisi PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI, kini mendapat dukungan baru dari PAN, Golkar, dan PPP.
Ketiga partai pendukung baru itu merupakan lawan politik Jokowi dalam Pilpres 2014. Sebagai partai yang pertama kali membelokkan sikap politiknya, PAN mendapatkan kursi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).
Partai Golkar dan PPP informasinya akan mendapat kursi yang sepadan dengan PAN. Akan tetapi, informasi mengenai bagi-bagi kursi dibantah oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menurut Pramono, Presiden Jokowi menyambut baik semua dukungan, tetapi belum menampakkan sinyal menggemukkan koalisinya.
Penulis : Indra Akuntono
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.