TRIBUNNEWS.COM‎, JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Freeport DPR RI Benny K Harman membantah adanya intervensi hukum kepada Kejaksaan Agung.

Hal itu terkait pembentukan Panja Freeport oleh Komisi III DPR.

"Kita menggunakan hak kita untuk melakukan pengawasan kita tidak minta proses hukumnya dihentikan. Justru kita tantang apakah Jaksa Agung ini punya keberanian untuk mengusut pemufakatan jahat itu," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Benny mengatakan pihaknya masih menyusun kerangka kerja serta memperdalam tujuan panja tersebut.

Panja akan merumuskan ulang target yang hendak dicapai.

"Jangan sampai karena ada transaksi politik, karena ini sarat kepentingan politk. Jangan sampai nanti ada anggapan Jaksa Agung lumpuh karena intervensi politik komisi III DPR," katanya.

"Berani enggak panggil Novanto tiga kali panggil paksa mana? Novanto saja enggak berani apa lagi Riza Chalid," tambahnya.

Riza Chalid merupakan pengusaha minyak yang disebut-sebut terkait kasus proyek Freeport.

Benny membantah pembentukan panja tersebut mengganggu kinerja legislasi DPR. Menurutnya, proses legislasi juga berada di pemerintah. Ia juga menampik adanya pemborosan anggaran terkait panja tersebut.

"Tidak seberapa," katanya.