TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta memperhatikan aspek lingkungan terkait proyek blok Masela.

Polemik proyek blok Masela sampai saat ini terus menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Demikian disampaikan akademisi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Martin Siyaranamual dalam pernyataannya, Jumat(5/2/2016).

Perdebatan yang kuat terkait dengan proyek blok Masela adalah konsep pembangunan apakah akan menggunakan konsep FLNG atau OLNG.

"Mana yang lebih memberikan nilai kemanfaatan dan keuntungan yang lebih baik?. Tapi ingat, keuntungan yang saya maksud bukan cuma pada keuntungan keuangan saja,"ujarnya.

Martin menekankan, manfaat dan keuntungan yang dimaksud itu memiliki tiga dimensi yaitu, keuntungan keuangan, dalam hal ini berapa investasi yang dikeluarkan dan berapa nilai profit yang didapatkan kembali dari investasi itu.

Keuntungan selanjutnya adalah keuntungan sosial yang diperoleh dari pengelolaan blok Masela.

"Keuntungan yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah dari sisi dampak lingkungan, di laut atau di darat mana yang justru akan merugikan dan berdampak tidak baik bagi lingkungan,"katanya.

Permasalahan sekarang menurut Martin adalah belum ada yang memberikan dan berani menjelaskan kepada publik mana yang memiliki kajian komprehensif dan analisa yang menjelaskan mana konsep yang bisa memberikan manfaat dan biaya proyek yang terinci dan benar.

Solusinya, lanjut Martin, mestinya pemerintah saat ini mengumpulkan para ahli yang paham di bidang tersebut dan memberikan kajian yang komprehensif.

"Tolong dipikir dan dianalisa baik-baik, minta para ahli untuk menghitung ini, mana yang lebih komprehensif. Tetapi saya ingin tekankan penelitinya mestinya dari kampus, akademisi murni yang bebas dari tensi politik," katanya.

Sebab, selama ini perdebatan mengenai blok Masel aroma politiknya jauh lebih dominan, Kemenko Maritim dan Menteri ESDM.

"Sementara Menteri Lingkungan Hidup Sendiri (KLH) tak pernah bersuara. Padahal, peran KLH dibutuhkan untuk bicara, selama ini yang ngomong kan cm SS dan RR. Kita butuh kajian dan pendapat komprehensif dari Kementerian KLH. Jangan sampai pembangunan nanti tidak memperhatikan aspek lingkungan," tutupnya.