Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA‎ - Partai Demokrat melihat adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengatakan upaya pelemahan tersebut dilihat dari tiga hal.

Pertama, adanya pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.

Kedua, kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas.

Ketiga, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidiknya sendiri.

Jemmy menyayangkan revisi undang-undang tersebut melemahkan KPK.
Padahal, lembaga antirasuah itu telah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat dalam memberantas korupsi.

“Berkaitan dengan upaya revisi UU KPK yang memuat pelemahan tersebut, maka Partai Demokrat sejak awal menyatakan dengan tegas menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK,” kata Jemmy di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Menurut Jemmy, meskipun pemberantasan korupsi juga dirasakan Partai Demokrat.

Namun pihaknya tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Sikap ini bukan hanya omong kosong belaka, kami sudah melakukan tekad itu dalam beberapa rentetan peristiwa untuk menolak upaya pelemahan terhadap KPK,” kata Jemmy.

Jemmy menegaskan, bahwa Partai Demokrat adalah partai yang sejak awal dengan tegas menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK.

tetapi dalam memperjuangkan hal tersebut demokrat tidak bisa sendirian.

“Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama-sama bergerak menolak segala Bentuk Pelemahan terhadap KPK,” katanya.