TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra menegaskan tetap menolak pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Politikus Gerindra yang juga Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas usai menerima Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

"Gerindra resmi menyatakan menolak, ini perintah Pak Prabowo," kata Supratman.

Gerindra, kata Supratman, menilai korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan untuk memperkuat kewenangan KPK terkait penyadapan agar lebih progresif. Supratman mengaku telah membahas hal itu dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.

"Jauh lebih baik kalau pejabat publik yang dilantik wajib disadap. Ini untuk pencegahan, daripada memperdebatkan. Mending seluruh pejabat publik yang dilantik wajib disadap," kata anggota Komisi III DPR itu.

Hal lain yang disorot Gerindra adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK. Supratman menilai anggota Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan diberhentikan presiden dapat membahayakan demokrasi.

"KPK tak independen karena bisa diintervensi presiden. Lembaga eksekutif bisa membentuk dewan pengawas maka bisa move politik yang membahayakan," ujarnya.

Ia menilai Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh internal KPK. Sehingga lembaga antirasuah itu tidak diintervensi kekuasaan manapun. Sedangkan untuk kewenangan SP3, Gerindra masih dapat memahami. Tetapi, Supratman tetap merasa khawatir.

"Kalau meninggal dunia atau sakit yang tidak ‎bisa disembuhkan. DPR lembaga politik siapa yang menjamin hanya empat point tapi tidak merembet kemana-mana, Agar lebih mudah, Presiden Jokowi menarik diri kalau melemahkan," katanya.