TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar.

"Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy di tengah kerumunan pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, dilansir situs menpan.go.id, Rabu (10/2/2016).

Yuddy dilaporkan turun ke lapangan serta berada diantara para demonstran. Yuddy mengungkapkan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut.

"Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegasnya.

Yuddy juga menampik, dirinya ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB, mengatakan pemerintah, setidaknya melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.

"Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.

Dikatakan Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2.

"Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil," katanya.

Namun, Herman juga menegaskan pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

"Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.