TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, permasalahan perbatasan harus menjadi perhatian negara.

Dikatakannya, negara harus ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan.

"Kalau mengharapkan hanya pada Gubernur atau Bupati tidak selesai permasalahan perbatasan. Tangannya Gubernur dan Bupati tidak sampai," kata Cornelis saat rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Cornelis memaparkan, permasalahan di perbatasan antara lain kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusak, hilang dan bergesernya patok-patok batas yang dapat menjadi ancaman hilangnya sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tingginya potensi kerawanan di perbatasan, kata Cornelis juga menyebabkan perlunya perhatian khusus terhadap wilayah itu dalam hal peningkatan kesadaran akan pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum.

"Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan juga memerlukan sistem kelembagaan yang baik, mengingat kompleksnya permasalahan serta realita ancaman global yang saat ini terus terjadi," tuturnya.

Menurut Cornelis, rendahnya aksesibiltas informasi dan komunikasi berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

"Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan bahkan kesehatan secara tidak langsung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan," katanya.