Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta menggelar Muktamar untuk menyelesaikan sengketa internal.

Setelah para Ketua Majelis Syariah DPW PPP dan tokoh PPP, kini giliran pimpinan Pondok Pesantren yang menyerukan hal serupa.

Seruan tersebut dituangkan dalam surat rekomendasi yang dikirimkan kepada Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimoen Zubair, Ketua Majelis Pertimbangan KH. Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pakar.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Pengasuh Ponpes Hidayatul Insan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah KH. Ahmad Sanusi Ibrohim mengatakan, selama ini sengketa internal PPP telah menganggu agenda perjuangan umat Islam.

Karena itulah, pihaknya berharap perselihan internal PPP segera diselesaikan.

“PPP satu-satunya parpol berazas Islam. Jika tidak segera bersatu, maka akan rugi,” kata Ahmad Sanusi dalam keterangannya, Senin (15/2/2016)

Sebagai simpatisan PPP, Sanusi mengaku mengikuti perkembangan dinamika partai.

Selama setahun terakhir, jalur hukum yang ditempuh ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan PPP.

Padahal, partai berlambang kakbah itu akan dihadapkan pada agenda politik nasional dalam waktu dekat.

Ia pun memiliki tanggungjawab moral untuk turut serta mendamaikan kader PPP yang bertikai.
Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan Muktamar VIII ataupun Muktamar Islah.

“Kami menyerukan dan mendukung segenap upaya mewujudkan Muktamar VIII PPP untuk islah,” terangnya.

Hal senada disampaikan KH. Sirajuddin, pengasuh Ponpes Ar-Rahman, Sumenep, Jawa Timur.
Menurutnya, perselisihan internal PPP telah merugikan kader dan simpatisan.

Dia mencontohkan, Pilkada Sumenep tahun lalu yang tidak bisa dimenangkan PPP akibat dualism.

“Contoh Pilkada Sumenep, awalnya PPP solid. Namun, setelah muncul dualisme kepengurusan di kabupaten, agenda konsolidasi berantakan. Pilkada pun kalah,” terangnya.

Atas keprihatinan tersebut, Sirajuddin berharap semua pihak di PPP menurunkan ego masing-masing untuk islah. Salah satunya, melalui Muktamar yang diikuti oleh pemilik suara sah berdasarkan hasil Muktamar VII Bandung.

“Insyaallah kalau basisnya berdasarkan AD/ART, maka pertikaian internal PPP akan berakhir,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika persoalan internal tak segera usai, maka PPP rawan ditinggal pemilih. Bahkan, saat ini, banyak kader potensial PPP yang didekati parpol lain untuk bergabung. “Bahkan, ada yang sudah menjadi pengurus parpol baru,” bebernya.

Pengasuh Ponpes Daruunadwah, Nusa Tenggara Barat, Tgh. Muzhar Bukhori Muslim berharap Muktamar nantinya menjadi penyelesaian internal PPP.

Karena itulah, dia berharap dilaksanakan sebelum masuk tahapan pilkada serentak 2017. “Muktamar juga harus dilandasi semangat ukhuwwah islamiyyah dengan mengajak seluruh pihak yang bertikai,” terangnya.