TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi mengatakan perlunya memberi ruang yang lebih besar bagi DPD RI un‎tuk ikut serta dalam membuat Undang-Undang.

Hal itu disampaikan Hasyim saat bertemu dengan Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Ruang kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Menurut mantan Ketua Umum NU tersebut kombinasi antara DPD dan DPR merupakan hal penting dalam ketatanegaraan.

Dikatakannya, negara berkembang manapun di dunia memerlukan lembaga tertinggi negara, di Indonesia hal ini belum efektif, yang efektif baru lembaga-lembaga negara.

"Hal ini menimbulkan masalah sering keputusan berputar putar karena saling bisa dianulir," ujarnya.

"Jika Indonesia menghadapi masalah berat harus diputuskan oleh lembaga tertinggi yang bisa menugasi presiden, kuncinya kombinasi DPR dan DPD. Kombinasi ini sudah kita usahakan sebelum pemilu yang lalu, masih terkendala masalah amandemen dan ekosektoral politik," katanya lagi.

Mengenai isu pembubaran DPD RI yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Hasyim menanggapinya dengan tegas.

"Jangan didengar pendapat DPD untuk dibubarkan, itu salah. Kalau DPD tidak ada maka semakin jauh terhadap kesejahteraan daerah," tegas Hasyim.

Sementara itu, Irman Gusman mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Ahmad Hasyim Muzadi. Dikatakan Irman, dengan diperkuatnya DPD maka akan menguatkan MPR.

"Saya mengapresiasi kedatangan Pak Ahmad Hasyim Muzadi Untuk memberikan dukungan terhadap DPD sebagai wakil daerah. Dengan memperkuat DPD otomatis juga memperkuat MPR," ujar Irman.

Hasyim kata Irman juga mendukung GBHN diperkuat pada tingkat MPR, karena lebih tinggi kalau MPR berkelanjutan, berjangka panjang, terutama untuk hal hal strategis memerlukan keputusan seluruh rakyat yang diwakili oleh lembaga tinggi negara itu.

"Penataan sistem kelembagaan negara merupakan hal yang sangat penting sehingga bisa mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik," ujar Irman.