TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Ketua DPP Golkar Nurdin Halid mengaku politik uang calon ketua umum bukanlah rumor belaka.

Hal itu ia didapatkan dari pengakuan langsung dari kader Golkar yang menerima uang tersebut.

Nurdin sempat menyebutkan adanya uang 10 ribu Dollar Singapura yang diberikan calon ketua umum untuk mendapatkan surat dukungan.

"Bukan rumor, tujuan saya bukan untuk menyudutkan orang. Tujuan saya mengajak mereka untuk menghentikan ini. Karena ini tidak sehat karena ini juga yang merusak Partai Golkar," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Nurdin tidak mempermasalahkan bila calon ketua umum memberikan uang transport serta uang saku atau penginapan.

Tetapi, bila melebihi Rp 25 juta serta disuruh membuat pernyataan dukungan hal itu termasuk politik transaksional.

"Apalagi calonnya pejabat negara misalnya itu sangat berbahaya bagaimana nasibnya PG dan rusaknya PG. Kalau KPK masuk menangkap mereka karena diduga gratifikasi. Sebelum Munas malah, rusak PG. Jadi itu yang saya juga bukan saya sok jujur," ungkap Mantan Ketum PSSI itu.

Namun, Nurdin enggan mengungkapkan calon ketua umum yang diduga melakukan politik uang tersebut.

Ia hanya menasehati agar praktek itu dihentikan dan tidak diulangi lagi. "Sudah cukup disitu saja," katanya.

Bukti yang dikumpulkan terkait politik uang antara lain surat, tandatangan dan pengakuan yang telah direkam Nurdin Halid.

Nurdin mengatakan pengurus tersebut diarahkan oleh tim sukses calon ketua umum.

Ia lalu mengungkapkan sedikit kronologis mengenai dugaan politik uang.

Saat itu, pengurus tersebut berada di resepsionis kemudian disuruh masuk ke sebuah kamar.

"Disuruh teken pernyataan dukungan setelah itu diserahkan amplopnya ini sebelum pertemuan. Jadi cukup sampai disitu dan ini harus distop," katanya.

‎‎"Saya sudah hubungi semua calon-calon yang menghubungi saya dan yang saya kenal untuk menghentikan itu silakan miminta dukungan tapi tidak transaksional karena itu akan merusak PG," tambahnya.