TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dalam beberapa hari terakhir, isu dugaan pemalsuan tanda tangan di lembar kehadiran Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, hangat diperbincangkan.

Menurut pakar komunikasi politik, Lely Arrianie, kebiasaan titip absen sebetulnya tak hanya dilakukan Novanto, tetapi juga oleh banyak anggota DPR. Oleh karena itu, kebiasaan ini idealnya diusut dan dibuka ke publik.

"Bukan hanya Setya Novanto. Banyak anggota DPR RI yang hadir ke Senayan itu dengan sespri (sekretaris pribadi)-nya yang tanda tangan," tutur Lely saat dihubungi, Sabtu (27/2/2016).

Menurut dia, ada beberapa cara untuk meminimalisasi aksi titip absen tersebut. Salah satunya adalah dengan memperbanyak kamera CCTV atau kamera pengawas. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan pemalsuan tanda tangan dan bagaimana hal tersebut dilakukan dapat lebih terawasi.

Selain itu, Lely melanjutkan, partai politik harus lebih ketat dalam melakukan seleksi kader yang akan dimajukan menjadi anggota parlemen.

Dia berpendapat, pihak-pihak perlu mengadakan semacam penandatanganan nota kesepahaman antara partai dan anggota yang bersangkutan bahwa ketika seorang kader memutuskan untuk mewakili partai, ia harus mampu membesarkan nama partai, bukan malah mencorengnya.

"Konsekuensinya harus bisa menunjukkan keterwakilan yang bisa mewakili. Itu kan mengikat, termasuk dari absensi, bersuara di sidang paripurna, di sidang fraksi, juga saat rapat kerja dengan mitra," kata Lely.

Menurut dia, sering kali etika politik yang pantas belum ditunjukkan oleh para wakil rakyat. Misalnya, saat rapat dengan mitra kerja, seorang anggota mengajukan pertanyaan, tetapi malah meninggalkan ruangan saat yang jawaban diberikan.

"Nah, etika dan perilaku semacam itu harus diubah karena politik Senayan adalah contoh bagi praktik politik lain di daerah," ujarnya.

Sebelumnya, para netizen menduga, Novanto melakukan pemalsuan tanda tangan saat Sidang Paripurna DPR pada Selasa (23/2/2015) lalu. Di foto lembar presensi yang tersebar di media sosial terdapat tanda tangan Novanto.

Padahal, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut saat itu sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar.

Novanto sebelumnya mengakui, dia berada di Sulawesi Utara dan tak hadir dalam rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat itu. Namun, dia mengaku tak tahu siapa yang menandatangani kolom presensinya.

"Di sekre (sekretariat) sudah saya cek, enggak ada (tanda tangan). Saya tidak mengerti yang tanda tangan siapa. Pasti ini ada yang sengaja," kata bakal calon ketua umum Golkar itu.

Penulis : Nabilla Tashandra