TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Bachtiar Aly menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum tak terkecuali masyarakat Papua. Menurutnya, msyarakat Papua tidak perlu khawatir karena tidak ada diskriminasi.

"Begitu pula dengan pejabat eselon I dari daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tinggi di pusat," kata Bachtiar Aly dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di depan aparatur Pemda Provinsi Papua Barat di Manokwari Papua Barat, Jumat (26/2/2016).

Pernyataan Bachtiar Aly sebagai narasumber dalam sosialisasi itu menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang mewakili Majelis Rakyat Papua (MRP). Peserta itu mempertanyakan kesempatan bagi putra daerah Papua untuk menduduki jabatan tinggi di pusat.

"Kami sangat sulit untuk menempati posisi-posisi di pusat (Jakarta)," keluhnya. Padahal putra Papua Barat adalah juga warga negara Indonesia. Dia mempertanyakan adanya diskriminasi dalam menduduki jabatan-jabatan di Jakarta.

Menjawab pertanyaan itu, Bachtiar Aly mengungkapkan daerah Papua dan Aceh seolah termajinalkan atau terpinggirkan. "Saya berasal dari Aceh, saya juga merasakan tidak mudah bagi orang daerah untuk menduduki jabatan eselon di Jakarta," katanya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem di MPR itu, untuk bisa menempatkan pejabat daerah di pusat perlu lobi-lobi politik. Dia mencontohkan beberapa posisi di pusat pernah ditempati pejabat dari Sulawesi Selatan adalah karena lobi Jusuf Kalla.

"Karena itu perlu lobi-lobi politik. Saya usulkan agar dibuat listing orang Papua Barat yang potensial. Serahkan CV-nya, nanti kita bantu dibawa ke Presiden Jokowi," ucap Bachtiar.

Kalau hanya mengandalkan kemampuan pribadi, lanjut Bachtiar Aly, akan sulit menduduki posisi di Jakarta. "Dibuat list SDM Papua yang potensial lalu dibawa ke Presiden. Presiden sekarang sedang memperhatikan Papua," katanya.