Jadi tidak ada ibu kota provinsi statusnya Kabupaten, contohnya Mamuju sebagai ibu kota Prov Sulawesi Barat atau Tanjung Selor sebagai ibu kota Kalimantan Utara.

Kelima, soal alur DOB persiapan menuju ke DOB defenitif, disesuaikan dengan faktual di daerah, yaitu berkenaan dengan pemenuhan syarat administratif.

Lukman mengatakan ditemukan banyak kendala calon DOB yang tidak lengkap syarat administratifnya gara-gara kepala daerah induk tidak mau mendukung. Ini jelas menimbulkan masalah, walaupun daerah tersebut sudah layak secara potensi.

"Oleh sebab itu syarat ini tidak menjadi mutlak ketika penetapan DOB persiapan. Yang utama dalam menentukan DOB persiapan adalah kelayakan potensinya. Syarat administratif seperti ini bisa disusulkan didalam evaluasi selama 3 tahun tersebut," tuturnya.

Mengenai isu moratorium, Politikus PKB itu mengatakan hampir semua fraksi di komisi II DPR RI dan anggota di komite 1 DPD RI mempertanyakan dan meminta penjelasan pemerintah.

Bagi DPR dan DPD isu ini sangat mengganggu stabilitas politik didaerah, disamping dianggap melanggar UU No 23/2014 dan lebih tinggi lagi adalah melanggar UUD NRI 1945, karena tidak diatur didalamnya tentang moratorium tersebut

"3 tahun kedepan adalah masa persiapan atau dalam perspektif UU disebut sebagai DOB persiapan. Jadi rilis yang dibuat oleh pemerintah tidak perlu dipertentangkan, karena punya makna yang sama," jelasnya.

Selain itu, Lukman Edy menjelaskan tahapan berikutnya adalah menunggu ke 2 RPP tersebut ditandatangani oleh Presiden.

Karena singkronisasi dan harmonisasi ditingkat pemerintah yakni Kemendagri dan Kemenkumham, DPR RI dan DPD RI sudah selesai.

"Dan jika ke 2 RPP ini sudah menjadi PP, maka sesuai dengan mekanisme yang ada kami akan melanjutkan dengan membahas dan memilih calon DOB mana yang menjadi prioritas untuk dijadikan DOB persiapan pada tahun ini," imbuhnya.