TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kajian LPEM UI memberikan hasil Blok Masela lebih hemat dan efisien di laut (offshore) memakai Floating Liquefied Natural Gas. Hal tersebut telah disepakati oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Anggota Komisi VII DPR RI Inas N Zubir menilai bingung dengan sikap pemerintah sekarang ini yang tidak satu suara akan pengelolaan Blok Masela. Dalam hal ini Inas berpendapat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli punya pendapat yang berbeda dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Rizal Ramli ujug-ujug tanpa membuat hitung-hitungan mengatakan bahwa untuk blok masela harus menggunakan schema PLNG (On shore) karena lebih murah dan lain sebagainya," ujar Inas di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Inas ingat Rizal Ramli menyatakan biaya FLNG mencapai 22 Miliar dollar AS. Padahal berdasarkan rencana pengembangan dari sang kontraktor, Inpex Masela Ltd merencanakan 14.8 Miliar dollar AS.

Inas memaparkan hitung-hitungan untuk biaya Onshore (darat) Masela dari SKK Migas sebenarnya sudah ada dan ternyata lebih mahal. Jika di Pulau Tanimbar 19,3 Miliar dollar AS, di Pulau Babar 20,9 Miliar dollar AS dan di Pulau Aru 22,3 Miliar dollar AS.

"Tapi yang mengherankan adalah Rizal Ramli tidak percaya hitung-hitungan tersebut," kata Inas.

Sebelumnya diketahui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya telah lebih dulu mengklaim Blok Masela akan dikelola memakai pipa di darat. Namun hal itu dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo, karena orang nomor satu di RI akan menunggu sampai 2018 keputusannya.