TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  menegaskan pengelolaan Gas Abadi Blok Masela di Maluku harus mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan Indonesia pada umumnya karena itu bukan indifidu.

Pandangan partai pendukung utama pemerintahan Jokowi-JK ini disampaikan melalui Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Dony Maryadi Oekon. Ia mengingatkan pihak-pihak berseteru soal opsi pengembangan fasilitas Blok Masela di laut (offshore) dan di darat (onshore).

"Yang penting sekarang pengelolaan Blok Masela demi kepentingan rakyat terutama sejalan Nawacita," katanya, Selasa (8/3/2016).

Donny mengimbau, pihak berkepentingan memutuskan kebijakan agar mendengarkan kenginan masyarakat terutama warga Maluku. Harapannya, suara rakyat tidak sekedar ditunggangi.

"Yang terjadi kepentingan ini ditunggangi kepentingan pusat dengan mengatasnamakan masyarakat Maluku," imbuhnya.

Fraksi PDIP, sambungnya, tengah mendalami opsi mana yang terbaik. Dipastikan pada saatnya fraksi partai berlambang banten moncong putih itu akan menyatakan sikap resmi yang sejalan dengan kehendak rakyat.

"Rakyat Maluku menyampaikan menginginkan onshore (darat) agar memberdayakan masyarakat. Itu yang harus kita perhatikan, dengan adanya blok Masela ini harus mampu mengangkat masyarakat di sekitarnya," ia menegaskan.

Legislator PDIP lainnya Komarudin Watubun sebelumnya mendorong manfaat dari pengelolaan Blok Masela dapat secara langsung dirasakan masyarakat sehingga opsi pengelolaan proyek di darat dinilai lebih tepat.

Komarudin yakin, opsi darat sesuai dengan Nawacita dan amanah konstitusi, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkadung di dalamnya dikuasi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Supaya rakyat yang menjaga Sumber Daya Alam (SDA) secara turun-temurun itu ikut menikmati, tidak hanya duduk nonton seperti Freeport," tegasnya.