TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan diminta meninjau kembali kriteria lelang jabatan Kepala Perpusatakaan Nasional.

Organisasi Relawan Jokowi, Laskar Rakyat Jokowi(LRJ) menemukan adanya kerancuan kriteria itu dan cenderung diskriminatif karena dapat menghambat kandidat lain yang lebih kompeten.

“Kami minta Menteri Anis supaya menelaah ulang kriteria yang ditetapkan Sekjen Kemendikbud itu,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Nasional LRJ, Nelson Purba kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/3/2016).

Kriteria yang dimaksud untuk mengisi Kepala Perpustakaan Nasional lewat lelang jabatan adalah syarat harus sedang menduduki jabatan eselon II minimal 2 tahun.

Syarat seperti ini dinilai rancu, tidak berdasar dan cenderung diskriminatif.

RLJ berpendapat, syarat harus sedang menduduki jabatan eselon II justru menutup peluang bagi kandidat lain yang capable dan berintegritas namun tidak sedang menduduki posisi jabatan eslon II.

Anehnya, bagi eselon I, syarat seperti ini tidak berlaku, atau diperbolehkan meski tidak sedang menjabat.

“Kami menduga kriteria yang ditetapkan Sekjen Kemendikbud ini sebagai upaya penggiringan proses lelang jabatan kepada kandidat tertentu,”kata Nelson Purba.

Dia mengingatkan, sesuai UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dikuatkan dalam Permenpan tahun 2014, maka proses lelang jabatan mesti memenuhi unsur meritokrasi yaitu lelang jabatan harus berdasarkan pada aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.

“Kriteria harus sedang menduduki jabatan eselon II tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas, cenderung mengada-ada sehingga terkesan diskriminatif,” ujar Nelson.

Sebagai mata dan telinga Presiden Jokowi, RLJ menolak adanya praktek pesan memesan dalam proses lelang jabatan di setiap instansi pemerintah.

Jika memang ada pihak-pihak tertentu di Kemendikbud yang terbukti menggiring lelang jabatan kepada kandidat tertentu, RLJ, kata Nelson meminta Menteri Anis bertindak tegas.

“Kami relawan Jokowi yang terus konsisten menyoroti kebijakan dan kinerja kementerian dalam konteks implementasi Nawacita dan program-program pemerintah lainnya,”kata Nelson.