TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh jajaran terkait terus mengupayakan agar tidak ada lagi TKI yang berangkat ke Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Sejak diumumkan penutupannya pada tanggal 4 Mei tahun lalu melalui Keputusan Menteri No. 260/2015, ada 19 negara Timur Tengah memang telah resmi tertutup sebagai tujuan para PRT.

Namun masih saja terjadi migrasi ilegal, dengan berkedok TKI bekerja pada perusahaan.

"Banyak TKI diberi visa sebagai woman cleaner, di Job order tertulis akan bekerja di perusahaan. Namun sampai di Timur Tengah, malah dipekerjakan di rumah tangga," demikian menurut Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Minggu (13/3/2016) di Jakarta.

Pihak Kemnaker juga menyesalkan sejumlah kedutaan Timur Tengah yang masih saja mengeluarkan visa House Maid untuk majikan perorangan.

"Nama-nama TKI yang berangkat sudah kami pegang. Juga perusahaan pengerahnya. Ada sekitar 57 PPTKIS yang nama-nama TKI nya telah terdaftar di Sisko TKLN milik BNP2TKI. Mayoritas berdomisili Jakarta. TKI nya saat ini ada di penampungan milik PPTKIS menunggu diberangkatkan. Ada sekitar 3000 TKI," kata Dita.

"Meskipun saat ini Sistem online sudah dikunci untuk TKI perempuan ke Timur Tengah, namun kami yakin masih saja ada yang lolos. Apalagi visanya diobral begitu. Keberangkatan terbanyak dari Sukarno Hatta Cengkareng, juga dari Bandara Juanda di Surabaya," Dita menambahkan.

Kemnaker, lanjut Dita, akan bertindak secara adil terhadap masalah ini, dengan mengedepankan kepentingan TKI dan memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

"Semua jajaran akan kami panggil untuk selesaikan persoalan ini, terutama pihak swastanya. 3000 TKI yang sudah terdata ini akan diputuskan. Jika mau dipulangkan ke kampungnya, harus dipikirkan bagaimana caranya. Sanksi bagi oknum pemerintah dan swasta juga akan diputuskan setelah pertemuan. Terpenting, para pihak, termasuk Calon TKI, agar bersabar mengikuti langkah-langkah yang sedang dikerjakan Kemnaker," kata Dita.