Selain itu, Dasep juga disebut tidak memiliki Agen Tunggal Pemegang Merek (APTM).

"Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik serta belum pernah membuat mobil listrik model executive car sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU 2008," kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2015).

Melalui surat dakwaan, dipaparkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Juli 2012 silam ketika dibentuk panitia nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali.

Jaksa mengatakan saat itu Menteri BUMN, Dahlan Iskan menjadi Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana, mengatakan yang mampu membuat kendaraan listrik adalah PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Pengadaan mobil listrik itu dimaksudkan untuk kegiatan operasional dalam KTT APEC dengan pembiayaan kegiatan yang dibebankan melalui APBN 2013. Ada tiga BUMN yang ditunjuk sebagai sponsor, yakni PT BRI, PT PGN dan PT Pertamina.

Menurut Jaksa, dalam surat dakwaan, total kendaraan listrik yang direncanakan yaitu sejumlah 16 unit, tetapi Dasep hanya membuat tiga unit, yaitu satu unit elektrik bus dan dua unit mobil listrik eksekutif sementara kendaraan lain telah dirakit tapi tidak dapat beroperasi karena komponennya tak lengkap.

Namun, ternyata Dasep hanya memodifikasi bodi bus yang dibuat PT Aska Bogor dan PT Delma Bogor.

Sedangkan untuk bus listrik, Dasep membeli bus merek HINO kemudian untuk mobil listrik Dasep memodifikasi mobil Toyota Alphard.

"Berdasarkan hasil laporan inspeksi tim Institut Teknologi Sepuluh November tanggal 2 September 2015 sampai dengan 6 September 2015 yang diketuai oleh ahli, M Nur Yuniarto diketahui empat mobil listrik memiliki komponen utama yang lengkap dan terpasang,"

"Dari tujuh bus listrik memiliki komponen utama yang lengkap tetapi BMS belum terpasang dan dapat dijalankan sedangkan enam unit bus tidak lengkap komponen utamanya sehingga tidak dapat dijalankan, enam bus listrik tidak memiliki komponen utama yang lengkap, dua bus listrik hanya memiliki satu komponen utama yaitu motor listrik," kata Jaksa.

Atas perbuatannya itu, Dasep dinilai telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.