Di dalam perjanjian itu, Prancis menjadikan wilayah utara Maroko sebagai kawasan yang mereka lindungi (protectorate) sampai bulan Mei 1956.

Sementara Spanyol menjadikan wilayah selatan Kerajaan Maroko sebagai koloni atau daerah yang dijajah sampai mereka angkat kaki pada pertengahan 1975 menyusul krisis ekonomi di dalam negeri.

“Saat Maroko ingin menyatukan kembali wilayahnya, setting politik global sudah berubah."

"Dunia berada di tengah Perang Dingin antara blok Timur dan blok Barat yang masing-masing ingin mempertahankan dan memperluas wilayah pengaruh,” ujar Teguh.

Ketika itu, Aljazair yang bergabung dengan blok Timur berusaha untuk mendapatkan wilayah yang baru ditinggalkan Spanyol sehingga bisa memiliki pengaruh dan akses ke Samudera Atlantik.

Untuk mencapai keinginan tersebut, Aljazair sejak 1973 secara aktif memberikan dukungan kepada kelompok Polisario yang mereka tampung di kamp Tindouf di Aljazair.

Di Tindouf, Polisario berkuasa dan mendeklarasikan Negara Demokratik Arab Sahrawi, dan sejak itu melakukan kampanye untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Maroko sempat terlibat dalam konflik bersenjata dengan Polisario dan Aljazair, hingga gencatan yang ditandatangani pada 1991.

“Sejak gencatan hingga 1994 dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, lalu mandek, dan kembali dibuka pada tahun 2007 hingga sekarang,” kata Mantan Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini.

PBB meminta para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan proposal demi mengakhiri sengketa.

Maroko mengusulkan otonomi khusus sebagai jalan keluar.

Sementara Polisario dan Aljazair di belakangnya meminta referandum.

“Dalam catatan resminya, PBB menilai bahwa poroposal otonomi khusus dari Maroko merupakan solusi yang serius dan credible untuk menyelesaikan sengketa."

"Proposal otonomi khusus ini pun mendapatkan dukungan dari semua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Teguh.

Dia mengatakan, bahwa kritik yang disampaikannya ini ditujukan untuk Ban Ki-moon secara pribadi, bukan kepada PBB sebagai sebuah lembaga internasional yang memiliki peran agung menjaga perdamaian dunia.