Revisi UU Pikada, Pemerintah Usul Biaya Penyelenggaraan Pilkada Ditanggung Daerah
Usulan tersebut, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, masuk dalam draft Revisi UU Pilkada.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNEWS.COM JAKARTA - Pemerintah tak cuma mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pilkada dari APBD.
Tetapi juga anggaran pengamanan bagi kepolisian, TNI dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang diharapkan menggunakan anggaran masing-masing daerah.
Usulan tersebut, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, masuk dalam draft Revisi UU Pilkada.
"Kesepakatan ratas (rapat terbatas kabinet), anggaran tetap menggunakan APBD, termasuk anggaran kepolisian, TNI, Gakumdu, juga diharapkan dari daerah," kata Tjahjo, Kamis (17/3/2016).
Meski menggunakan APBD, khusus untuk pengamanan kata Tjahjo, anggaran dapat dibantu dari pusat, kalau ada kekurangan.
Mantan Sekjen PDIP itu berharap revisi dapat rampung dalam sebulan ke depan.
Apalagi amanat Presiden terkait RUU itu sudah dikirim ke DPR.
"Draft revisi kami juga memerhatikan masukan dari KPU, elemen-elemen demokarsi seperti perludem dan termasuk evaluasi dari pelaksanaan pilkada 2015," kata Tjahjo.
