Tribunnews.com, JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir memastikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak pernah membuat pembahasan dan kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Israel di Yerusalem. Apalagi, persiapan kunjungan Menlu Retno ke Ramallah untuk melantik konsul kehormatan sudah direncanakan sejak Desember 2015.

"Saya tegaskan, tidak pernah ada pertemuan antara Kemenlu dengan israel terkait kunjungan ke Ramallah," kata Arrmanatha di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

Menurutnya, rencana awal Menlu Retno akan menaiki helikopter dari Amman dengan pihak otoritas Yordania dan Palestina. "Rencana awal Menlu akan naik helikopter dari Amman langsung menuju kantor Kepresidenan Palestina. Rencana itu sudah disiapkan oleh Dubes RI. Tidak pernah ada skenario ke tempat lain," ujarnya.

Namun, pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina tidak dilakukan di Ramallah. Sebab, beberapa saat menjelang keberangkatan, Israel tidak memberikan izin kepada rombongan Menlu. Helikopter Angkatan Udara Jordania yang membawa Menlu Retno terpaksa kembali ke Amman.

Kendati demikian, Menlu Retno tidak ambil pusing. Rencana kedua menjadi pilihan Menlu Retno melantik perwakilan diplomatik Maha Abu-Shuseh di Ramallah. Upacara pelantikan dilakukan di KBRI Amman, dengan dihadiri oleh Menlu Palestina Riyad al-Maliki, para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman.

"Dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina tidak pernah padam dan pada hari ini kita maju satu langkah lagi dengan pelantikan Konsul Kehormatan RI di Ramallah," ujar Retno.

Menlu mengaku sudah memperhitungkan adanya penolakan Israel saat dirinya memasuki wilayah Ramallah. Tak hanya Retno, Menteri Luar Negeri Palestina pun tetap bersikukuh menempuh perjalanan via darat dari Ramallah menuju Aman. KBRI di Aman akhirnya dipilih sebagai lokasi pelantikan Konsul Kehormatan RI unuk Ramallah.

Menanggapi pertanyaan apakah ada pembicaraan sebelumnya agar ia bisa melakukan pelantikan tersebut dengan pejabat Israel, Menlu menegaskan bahwa ia tidak perlu melakukan hal tersebut.

"Saya kan tidak perlu melakukan pembicaraan dengan Israel untuk melakukan Konsul Kehormatan, ini adalah di Ramallah, ini adalah urusan Indonesia dengan Palestina," ucap dia.

Menlu menjelaskan, keberadaan Konsul Kehormatan ini penting dan salah satu tugasnya adalah untuk melihat potensi ekonomi Indonesia di Palestina. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Indonesia-Palestina menunjukkan tren yang meningkat.

Menlu mencontohkan, pada tahun 2014-2015 tren peningkatan perdagangan mencapai 300 persen. "Kemarin saya bicara dengan importir, misalnya mi instan Indonesia ke Palestina. Jadi untuk wilayah yang ada di Westbank, tepi barat sendiri, salah satu contoh Indonesia mengekspor 15 kontainer mi instan ke wilayah Westbank," imbuhnya. (tribunnews/kompas.com)