TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Keputusan kontraktor Blok Masela Inpex Corporation yang terpaksa melakukan pengurangan personil hingga 40 persen, disesalkan anggota Komisi VII DPR Falah Amru.

Politisi PDIP itu meyakini, keputusan downsizing tidak akan sampai dipilih kalau tidak ada ribut-ribut. Yaitu, terkait pengembangan fasilitas pengolahan blok yang berada di lepas pantai laut Arafura, Maluku, tersebut.

"Ini semua akibat gangguan dari seorang menteri yang memolitisir proses pengambilan keputusan teknis yang menjadi kewenangan menteri ESDM," kata Falah di Jakarta, Selasa (22/3/2016)

Menurut dia, apa yang dilakukan seorang menteri, yang dimaksudkannya adalah Menko Maritim Rizal Ramli, tak elok dengan telah masuk terlalu dalam pada hal-hal yang bersifat teknis.

Hal tersebut tentunya telah menciptakan ketidakjelasan. Padahal, dalam investasi, kejelasan itu menjadi syarat penting.

"Tindakannya telah memperkeruh iklim investasi yang sedang dibangun susah payah Presiden Jokowi. Ini semua sangat disesalkan," tandasnya.

Sebagaimana telah disampaikan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Inpex telah menginformasikan, kalau akan mengurangi hingga 40 persen total personilnya di Indonesia.

Hal itu berkaitan dengan tidak kunjung diberikannya revisi plant of development (POD) Blok Masela.

Hingga saat ini, masih ada silang pendapat di internal pemerintah terkait hal tersebut. Berbeda dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rizal menginginkan Blok Masela dibangun di darat.

"Akibat silang pendapat itu, investasi Rp 14 miliar dolar terancam hengkang. Lay off (pemberhentian, Red) 40 persen ini, sudah jadi tanda-tandanya," Falah menegaskan kembali.