Bachtiar: Pemerintah Harus Mendukung Muktamar Islah PPP
Bila PPP terus terpuruk akibat konflik antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz tidak diakhiri, maka partai tersebut bisa hancur.
Editor: Wahid Nurdin
Laporam Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik (parpol) adalah pilar demokrasi di Indonesia. Menurut mantan ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bachtiar Chamsyah, semua pihak berkepentingan terhadap parpol, termasuk pemerintah.
Dalam konfrensi pers di restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016), menurutnya pemerintah juga berkepentingan, agar muktamar islah partai berlambang Ka'bah itu bisa terselenggara dengan sukses, untuk mengakhiri konflik internal.
Bila PPP terus terpuruk akibat konflik antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz tidak diakhiri, maka partai tersebut bisa hancur. Negara pun menurutnya ikut dirugikan, atas keterpurukan partai.
"Harapan kami, partai politik ini adalah salah satu pilar demokrasi, tidak terlepas dari tanggungjawab pemerintah," ujarnya.
Ia berharap muktamar partai dapat digelar bulan April, karena kedepannya banyak agenda partai menunggu.
Muktamar tersebut akan digelar oleh pengurus hasil muktamar Bandung, dengan ketuanya Suryadharma Ali, dan Romahurmuziy sebagai sekjenya.
Dalam kepengurusan tersebut, tidak ada nama Djan Faridz. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi muktamar Jakarta itu pun, belum menunjukan gelagat dukungannya atas muktamar.
Ia berharap muktamar yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu, bisa didukung juga oleh Djan Faridz, dan para pendukungnya.
Namun kalaupun mantan Menteri Perumahan Rakyat itu tidak mendukung, muktamar tetap digelar, dan Djan Faridz tidak boleh mempermasalahkannnya.
"Bayangkan nanti presiden kalau membuka muktamar, lantas nanti ada orang yang tidak mengakui, itu kan menyulitkan," tegasnya.
Salah seorang senior PPP, Abdullah Syarwani, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa partainya sudah sembilan kali berpartisipasi dalam pemilihan umum, sejak era orde baru hingga sekarang. Dengan demikian menurutnya PPP sudah berperan besar dalam menjaga demokrasi
"Oleh karena itu, kita sadar betul, pemerintah harus memberikan perhatian," ujarnya.(*)
